Pemerintah terus mendorong perbaikan struktur ekonomi bagi para pekerja sektor informal. Melalui Sekretariat Kabinet, pemerintah dan manajemen GoTo sepakat untuk merombak skema bagi hasil dengan menaikkan porsi pendapatan mitra pengemudi (driver) ojek online menjadi 92 persen dari setiap transaksi.
Kesepakatan strategis ini terjalin usai Sekretaris Kabinet (Seskab), Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, memanggil CEO GoTo, Hans Patuwo, di kantor Sekretariat Kabinet pada Jumat malam (22/5/2026).
"Dalam pertemuan tersebut, saya mendengarkan dan menerima berbagai masukan dari CEO GoTo, yang menurut pernyataannya saat ini memiliki sekitar 800 ribu hingga 1 juta pengemudi aktif di seluruh Indonesia," ujar Teddy dalam unggahan Instagram resmi Sekretariat Kabinet, dikutip Minggu (24/5/2026).
Bagi ekosistem ekonomi digital, kebijakan ini berdampak masif. Dalam pertemuan tersebut, GoTo melaporkan sejak awal beroperasi, total akumulasi pengemudi yang bergabung telah menyentuh angka 3 juta orang, mencakup mitra aktif, paruh waktu, hingga non-aktif.
Menyikapi skala ekosistem tersebut, Seskab Teddy memastikan pihak aplikator siap mengeksekusi instruksi kepala negara terkait perbaikan taraf hidup para mitra.
"Disampaikan komitmen Gojek untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pendapatan pengemudi, dari 80 persen menjadi 92 persen dari setiap transaksi," jelas Teddy.
Dari kacamata investor dan pelaku usaha, pemangkasan porsi komisi aplikator sering kali memunculkan sentimen terhadap profitabilitas perusahaan. Namun, pemerintah memastikan bahwa intervensi ini tidak akan mengorbankan keberlanjutan bisnis aplikator.
Baca Juga: Ojol Ikuti Arahan Prabowo Soal Komisi 8%, Aplikator Harus Bangun Ekosistem Digital Agar Tetap Bertahan
Baca Juga: GoTo Segera Pangkas Potongan Pengemudi Ojol Jadi 8 Persen
Pemerintah dan pelaku usaha terus merapatkan barisan untuk memformulasikan solusi terbaik yang memihak para pengemudi, tetapi tetap menjaga ekosistem usaha agar sehat dan terus berkembang.
Teddy menegaskan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang jelas mengenai titik keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan iklim investasi.
"Presiden menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pengemudi online harus berjalan seiring dengan keberlangsungan bisnis yang adil dan berkelanjutan, di mana aplikator harus tetap memperoleh keuntungan dari bisnis secara wajar dan meningkat," pungkasnya.
