Gresik (beritajatim.com) — Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial saat menantang warga dalam audiensi bersama pedagang kaki lima (PKL). Ia menyebut insiden tersebut dipicu adanya provokasi saat mediasi berlangsung.
Peristiwa bermula ketika DPRD Gresik tengah menggelar rapat internal di ruang paripurna. Di tengah jalannya rapat, sejumlah pedagang terdampak penertiban di kawasan Semambung, Kecamatan Driyorejo, mendatangi kantor DPRD dan mengetuk pintu ruang rapat untuk meminta audiensi.
Syahrul mengaku langsung keluar dari ruang rapat dan menemui para pedagang di area lobi kantor DPRD guna meredam situasi agar tidak semakin memanas.
“Waktu itu ada rapat internal DPRD dan pintu ruang rapat paripurna digedor-gedor, sehingga saya keluar untuk menemui mereka,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).
Namun, suasana audiensi kemudian berubah tegang setelah muncul sejumlah pihak yang diduga memprovokasi jalannya diskusi. Adu argumen pun tak terhindarkan hingga memicu emosi Ketua DPRD Gresik tersebut.
Menurut Syahrul, audiensi sejatinya digelar untuk mencari solusi terkait nasib pedagang yang terdampak relokasi. Akan tetapi, suasana berubah memanas karena adanya ucapan bernada keras dari beberapa oknum.
“Ada yang memprovokasi saat audiensi berlangsung sehingga suasana menjadi emosional,” imbuh Muhammad Syahrul Munir.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD tetap membuka ruang dialog bagi para pedagang yang menolak skema relokasi dari pemerintah daerah.
Bahkan, aksi mendirikan tenda di depan kantor DPRD selama 40 hari tidak dipersoalkan selama dilakukan secara tertib.
“Kami selalu siap berdiskusi. Warga kemarin juga bisa masuk, hanya sempat dihadang pegawai kantor. Justru pegawai sipil yang terkena dampak dari aksi sejumlah oknum yang memaksa masuk,” tegasnya.
Dalam persoalan tersebut, para pedagang diketahui meminta kompensasi karena tidak sepakat dengan tawaran relokasi yang disiapkan pemerintah daerah.
“Prinsipnya mereka meminta kompensasi karena tawaran relokasi dari pemerintah belum diterima,” ungkapnya.
Syahrul menambahkan DPRD masih membuka peluang negosiasi terkait besaran kompensasi. Namun, ia menegaskan usulan yang diajukan harus realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau nanti sudah ada nominal yang diajukan, tentu akan kami koordinasikan dengan pemerintah dan lintas sektor agar ada solusi bagi masyarakat terdampak,” pungkasnya. [dny/but]
