JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan, pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan data per 24 Mei 2026, mayoritas daerah terdampak di tiga provinsi kini telah berangsur normal.
Tito menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi menuju pemulihan.
Selain itu, seluruh pengungsi dipastikan tidak lagi tinggal di tenda pengungsian, melainkan telah menempati hunian sementara (huntara) maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
BACA JUGA:Mendagri Minta Daerah Segera Realisasikan Tambahan TKD Rp10,6 Triliun untuk Penanganan Pascabencana Sumatera
“Untuk Sumatera Barat ini, dari 16 [kabupaten/kota] yang terdampak, 13 ini sudah normal, 80 persen, kemudian juga masih ada yang, belum normal tapi mendekati, terutama di Tanah Datar. Kemudian yang perlu atensi kita semua untuk Agam dan Padang Pariaman,” katanya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera di Kediaman Widya Chandra, Jakarta, Minggu 24 Mei 2026.
Untuk Provinsi Sumatera Utara, Tito menyebut dari 19 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 16 daerah telah kembali normal.
Satu daerah, yakni Tapanuli Selatan, mendekati normal, sementara dua daerah lain yang masih memerlukan perhatian adalah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.
BACA JUGA:10 Transfer Terburuk Manchester City, Pemain Mahal Ini Jadi bencana
Sementara itu, di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 10 daerah telah kembali normal.
Untuk Gayo Lues, kondisinya telah mendekati normal. Sedangkan tujuh daerah yang masih memerlukan atensi meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Tito menjelaskan, penilaian kondisi daerah dilakukan berdasarkan sejumlah indikator penting.
Mulai dari jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, hingga keberfungsian layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Indikatornya kita ambil adalah jalannya pemerintahan, kemudian juga fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, ini fungsional terutama, ini belum permanen. Kemudian aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar, yang sangat penting [seperti] SPBU, PDAM, internet,” jelasnya.
BACA JUGA:Kepala BNPB: Sirine di Maluku Utara Berfungsi, Sistem Peringatan Dini Bencana Berjalan Baik
- 1
- 2
- »
