Di tengah perlambatan ekonomi dan krisis keuangan pemerintah Tiongkok, baru-baru ini Kementerian Kehakiman Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengklaim telah membersihkan lebih dari 300 ribu “petugas penegak hukum administratif” yang tidak memenuhi syarat dalam waktu satu tahun. Netizen mempertanyakan: “Siapa yang merekrut mereka? Apakah ada yang bertanggung jawab?”
EtIndonesia. Pada 21 Mei, dalam konferensi pers Kantor Informasi Dewan Negara PKT, Kementerian Kehakiman PKT menyatakan bahwa dalam “aksi khusus penertiban penegakan hukum administratif terkait perusahaan”, pihaknya telah “menyesuaikan dan membersihkan lebih dari 300 ribu personel penegak hukum administratif yang tidak memenuhi syarat”, serta “menghapus lebih dari 400 ribu item penegakan hukum yang tidak diperlukan”. Mereka juga mengklaim telah membantu perusahaan mengurangi kerugian ekonomi sebesar 30,7 miliar yuan.
Namun, pengumuman tersebut tidak menjelaskan personel dari lembaga mana saja yang dibersihkan. Pernyataan ini langsung memicu kehebohan di internet.
Para netizen ramai mempertanyakan:
“Siapa yang merekrut mereka? Apakah ada yang bertanggung jawab?”
“Lebih dari 300 ribu orang, bagaimana mereka bisa masuk ke sistem penegakan hukum? Berapa banyak uang pajak rakyat yang sudah dihabiskan? Sekarang hanya dibersihkan begitu saja tanpa penjelasan?”
“Pemerasan dan pungutan liar hanya berakhir dengan pemecatan? Bukankah seharusnya diproses sesuai hukum?”
“Kalau memang tidak memenuhi syarat, bagaimana mereka bisa diterima sejak awal?”
Ada pula netizen yang mengkritik:
“Setiap melihat angka-angka seperti ini, rasanya mereka malah sedang membanggakan diri, bukannya merasa malu.”
“Ini sebenarnya hanya cara mengurangi pengeluaran di tengah penurunan ekonomi.”
“Rata-rata satu provinsi sekitar 10 ribu orang, berarti satu kabupaten kira-kira lebih dari seratus orang. Tapi situasinya terlihat tenang-tenang saja, mungkin bukan benar-benar dibersihkan, hanya diganti nama.”
“Departemen penegakan hukum negara ternyata memelihara sekelompok preman profesional!”
Di platform Weibo Tiongkok, media resmi pemerintah yang memberitakan informasi ini akhirnya menutup kolom komentar karena terlalu banyak suara kritis.
Selama bertahun-tahun, berbagai tingkat pemerintahan PKT mempekerjakan banyak personel ilegal atau tanpa kualifikasi penegakan hukum, seperti pegawai kontrak, tenaga bantuan, petugas grid management, serta pekerja outsourcing atau tenaga “di luar formasi resmi”.
Dengan dalih “penegakan hukum”, mereka melakukan kontrol dan pemerasan terhadap masyarakat maupun perusahaan. Namun ketika muncul masalah dan memicu kemarahan publik, para personel ini sering dijadikan kambing hitam dan dihukum oleh pihak berwenang.
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring runtuhnya pasar properti Tiongkok dan hengkangnya investasi asing, keuangan pemerintah daerah semakin terpuruk. PKT pun mulai secara bertahap memberhentikan para “pegawai di luar formasi resmi” tersebut.
Laporan gabungan reporter Li Li / Lin Qing
