KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa Pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera mulai menunjukkan hasil.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, serta pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Berdasarkan data per Minggu (24/5/2026), mayoritas daerah terdampak di tiga provinsi kini berangsur kembali normal.
Tito mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga transisi menuju pemulihan.
Seluruh pengungsi juga dipastikan tidak lagi tinggal di tenda pengungsian. Mereka kini telah menempati hunian sementara (huntara) ataupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
“Untuk Sumatera Barat ini, dari 16 (kabupaten/kota) yang terdampak, 13 ini sudah normal, 80 persen, kemudian juga masih ada yang belum normal tapi mendekati, terutama di Tanah Datar. Kemudian yang perlu atensi kita semua untuk Agam dan Padang Pariaman,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera dalam siaran pers yang diterima oleh Kompas.com, Minggu.
Di Sumatera Utara, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali normal. Tapanuli Selatan disebut mulai pulih, sedangkan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih memerlukan perhatian.
Di Provinsi Aceh, 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak dilaporkan sudah berangsur membaik.
Adapun Gayo Lues disebut mulai pulih. Sementara, tujuh daerah lain yang masih memerlukan perhatian meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Tito menjelaskan, penilaian kondisi daerah dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, hingga keberfungsian layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kemudian, aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar yang sangat penting, seperti SPBU, PDAM, internet,” jelasnya.
Menurut dia, dukungan anggaran tetap dibutuhkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk menangani sejumlah kebutuhan lanjutan di wilayah terdampak bencana.
“Daerah-daerah yang bencana ini, TKD-nya jangan dikurangi, bila perlu ditambah. Sebab, mereka tetap juga nanti akan menangani residu-residu yang tidak kecil,” tandasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
