jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional atau BGN berencana menyusun bank menu yang bakal menjadi acuan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, bank menu itu akan memrinci daftar jenis makanan dan minuman selama sebulan untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
BACA JUGA: BGN Tegaskan Pengajuan Lokasi SPPG Gratis, Masyarakat Diminta Waspada
“Seluruh Indonesia nanti mengambil saja dari situ (bank menu, red)…,” kata Nanik dalam acara Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Pengawas Gizi dan Jurutama Masak SPPG se-Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Pimpinan BGN yang membidangi investigasi dan komunikasi publik itu pun meminta tanggapan para pengawas gizi dan jurutama masak SPPG soal rencana penerbitan bank menu itu.
BACA JUGA: Bersalaman dengan Nanik BGN, Presiden Prabowo Perintahkan SPPG Jelek Ditertibkan
“Enggak pusing, kan, kalian?” tanya Nanik.
“Yaaa…!” kata peserta sosialisasi dengan suara kor.
BACA JUGA: Ingatkan Mitra Pengelola SPPG, Nanik BGN: MBG Bukan Ladang Bisnis
Dengan nada berkelakar, Nanik menyebut bank menu akan membuat pengawas gizi dan jurutama masak SPPG punya waktu untuk kegiatan lain.
“Jadi, nanti kalian masih bisa pacaran kalau begini (ada bank menu, red)?” kata Nanik lalu tertawa.
Jurutama masak dan pengawas gizi SPPG pun langsung menjawab kompak dengan tertawa riang dan tepuk tangan.
Nanik mengaku memahami bahwa selama ini setiap hari para pengawas gizi pusing saat menyusun menu yang sesuai dengan anggaran Rp 10 ribu per satu porsi MBG. “Belum lagi menghadapi mitra yang nakal. Ya, kan?” kata Nanik lagi-lagi disambut aplaus.
Mantan wartawan itu lantas mendedahkan praktik-praktik lancung mitra SPPG, seperti tidak memenuhi permintaan bahan baku sesuai dengan rencana menu yang disusun pengawas gizi. Namun, Nanik meminta para pengawas gizi SPPG tetap tenang.
Nanik menegaskan BGN akan menjatuhkan sanksi berupa suspensi atau penghentian sementara kepada mitra SPPG yang tidak menaati ketentuan. Alasannya, tindakan curang SPPG sudah tergolong perilaku koruptif.
“Kami tidak ampuni kalau yang seperti itu, karena mereka sudah memperoleh uang insentif. Jadi, uang belanja tidak boleh diganggu-ganggu,” ujarnya.
Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu kemudian mengingatkan lagi bahwa di dalam petunjuk teknis disebutkan tentang setiap SPPG harus memiliki setidaknya 15 pemasok. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi praktik curang.
“Saya kemarin menemukan di Jakarta Timur masih ada yang hanya punya 3-4 supplier. Itu di-suspend. Minimal harus ada 15 supplier,” ujarnya.
Nanik juga mengingatkan bahwa pengawas gizi harus hadir di titik kritis pengadaan bahan baku. Titik kritis pertama ialah saat dropping (pengedropan) bahan baku yang harus disaksikan pengawas gizi dan pengawas keuangan.
Menurut Nanik, titik keamanan pangan juga ada saat pengedropan bahan baku. “Lihat apakah bahan itu bagus atau tidak. Kalau tidak, langsung ditolak. Kalau perlu enggak usah dimasak kalau dia tidak bisa mengganti. Jangan dipaksakan!” katanya.(jpnn.com)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Dampak Ekonomi MBG: Serap 1,28 Juta Pekerja, Gaet Pemasok Lokal demi Kepentingan Nasional
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
