Bisnis.com, SURABAYA - Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur menurun secara signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem Jatim berhasil diturunkan hingga menyentuh 0,29 persen di tahun 2025.
Angka kemiskinan ekstrem Jatim tersebut tercatat jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yang ada di angka sebesar 0,85 persen.
Tidak hanya itu jika dilihat secara makro selama periode 2020–2025 kemiskinan ekstrem Jawa Timur turun signifikan sebesar 4,26 persen poin.
Rincinya, kemiskinan ekstrem Jatim pada tahun 2020 ada di angka 4,55 persen dan turun menjadi 0,29 persen pada 2025. Capaian ini lebih signifikan dibandingkan dengan penurunan nasional sebesar 3,05 persen.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan dan perlindungan sosial di Jawa Timur berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (25/5).
Khofifah menjelaskan, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim terus menunjukkan progres positif setiap tahun. Pada 2021 angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 2,23 persen, kemudian 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga mencapai 0,29 persen pada 2025.
Menurutnya, capaian ini menjadi semakin bermakna karena terjadi di tengah penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dari sebelumnya menggunakan indikator US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.
“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jatim tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” tegasnya.
Hal tersebut, lanjut Khofifah, tercermin dari membaiknya berbagai indikator makroekonomi Jatim. Berdasarkan rilis BPS 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jatim pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, turun dibandingkan dengan Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim juga terus mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS per Februari 2026, TPT Jatim turun menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Jatim juga mulai menunjukkan hasil positif. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025. Bahkan lulusan SMK kini tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jatim.
Di tengah dinamika dan ketidakpastian global, ekonomi Jatim juga tetap tumbuh impresif. Berdasarkan rilis BPS 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.
Struktur ekonomi Jatim sendiri ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan sebesar 18,77 persen, dan pertanian sebesar 10,51 persen. Jawa Timur juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.
Khofifah menyebutkan bahwa capaian penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi Jatim merupakan hasil kerja sama seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat sinergi pembangunan.
Berbagai program strategis Pemprov Jatim juga terus diperkuat secara terintegrasi, mulai dari perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, bantuan sosial, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, intervensi berbasis data P3KE, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan.
Lebih lanjut, kata dia, pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik.
“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” katanya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jatim.
“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jatim yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Khofifah.
