Bisnis.com, CIREBON — Produksi garam rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dinilai belum mampu memenuhi tingginya kebutuhan industri dan pelaku usaha di daerah sendiri. Akibatnya, industri di Cirebon masih bergantung pada pasokan garam dari luar daerah seperti Madura dan Pati.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan kebutuhan garam untuk sektor industri dan UMKM di Cirebon mencapai sekira 126.000 ton per tahun. Sementara kemampuan produksi garam lokal hanya berada di kisaran maksimal 90.000 ton.
"Kalau dihitung, masih ada kekurangan sekitar 36 ribu ton. Jadi kebutuhan industri di Cirebon memang belum bisa dipenuhi seluruhnya oleh produksi garam lokal,” kata Teguh, Senin (25/5/2026).
Menurut Teguh, kebutuhan garam tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, termasuk empat pabrik pakan ternak yang beroperasi di wilayah Cirebon serta pelaku UMKM pengolahan pangan. Namun, produksi garam rakyat di wilayah pesisir Cirebon masih menghadapi berbagai kendala, terutama faktor cuaca dan distribusi.
"Produksi garam kita tidak bisa kontinu karena sangat bergantung cuaca. Ketika hujan masih turun saat musim produksi, hasil panen otomatis terganggu," ujarnya.
Ia menjelaskan, fenomena kemarau basah dalam beberapa tahun terakhir membuat proses penguapan air laut di tambak tidak berjalan maksimal. Akibatnya produksi menurun dan kualitas garam ikut terdampak.
Baca Juga
- Produksi Garam Cirebon Kembali Terancam Kalah oleh Cuaca
- Gibran Dorong Penguatan Industri Garam dan Rumput Laut di NTT
- Luas Tambak Naik, Produksi Garam Cirebon Malah Anjlok 86%
Dalam kondisi normal, petambak dapat memanen garam beberapa kali selama musim kemarau. Namun saat curah hujan masih tinggi, petambak harus mengulang proses produksi dari awal karena kadar air kembali meningkat. Selain faktor cuaca, persoalan infrastruktur tambak juga menjadi hambatan utama pengembangan usaha garam di Cirebon.
Teguh mengatakan hingga saat ini masih banyak kawasan tambak garam yang belum didukung akses jalan memadai untuk kendaraan angkut besar. Kondisi tersebut membuat biaya distribusi garam lokal menjadi lebih mahal.
"Jalan usaha garam kita banyak yang belum ada. Harusnya ada akses untuk mobil angkut supaya distribusi lebih mudah. Sekarang daya angkut jadi berkurang dan biaya logistik lebih besar," kata Teguh.
Menurut dia, keterbatasan akses jalan membuat petambak masih mengandalkan kendaraan kecil untuk mengangkut hasil panen dari tambak menuju gudang atau pasar distribusi.
Akibatnya pengiriman garam menjadi tidak efisien karena harus dilakukan berkali-kali dengan kapasitas terbatas. Kondisi tersebut membuat harga garam lokal kalah bersaing dibanding pasokan dari luar daerah yang memiliki dukungan infrastruktur lebih baik.
Teguh menyebut industri pada akhirnya memilih pasokan garam dari Madura dan Pati karena dinilai lebih stabil dari sisi volume maupun distribusi. "Mereka ambil dari Pati dan Madura karena pasokan di sana lebih kontinu. Industri pasti memilih yang suplainya stabil," ujarnya.
Padahal, menurut Teguh, Kabupaten Cirebon memiliki potensi tambak garam cukup besar yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir seperti Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, dan Mundu. Namun tanpa pembenahan infrastruktur dan modernisasi produksi, potensi tersebut sulit berkembang optimal.
DKPP Kabupaten Cirebon mendorong adanya pembangunan akses jalan menuju kawasan tambak garam untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing garam lokal.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi produksi seperti tambak geomembran agar produksi tidak terlalu bergantung pada kondisi cuaca.
"Kalau infrastruktur dan teknologi produksi diperbaiki, sebenarnya peluang garam Cirebon masih besar karena kebutuhan industrinya juga tinggi," kata Teguh.
Ia berharap sektor garam rakyat di Cirebon tidak hanya menjadi penyangga ekonomi pesisir, tetapi juga mampu menjadi pemasok utama kebutuhan industri lokal di masa mendatang.
