Pemerintah Indonesia menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh lebih stabil dibanding dua dekade lalu, meski nilai tukar Rupiah mengalami tekanan Dollar AS.
Stabilitas inflasi, sektor perbankan yang dinilai solid, hingga ketahanan korporasi menjadi alasan pemerintah tetap optimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membandingkan kondisi Rupiah pada periode 2004-2014 dengan satu dekade terakhir. Menurutnya, kualitas fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibanding masa lalu.
“Rupiah pada periode 2004-2014 terdepresiasi sekitar 40 persen dalam 10 tahun, dengan inflasi sempat mencapai 17 persen pada 2005 akibat lonjakan harga minyak hingga 140 Dollar AS per barel,” ujar Airlangga di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Sementara, pada periode 2014-2024, depresiasi Rupiah tercatat sekitar 30,6 persen dengan tingkat inflasi rata-rata hanya berada di kisaran 3 persen.
“Jadi kualitas ekonomi kita berbeda dibanding dua dekade lalu. Saat ini inflasi masih terjaga di level 2,4 persen dan depresiasi Rupiah sekitar 5 persen,” katanya.
Airlangga menegaskan, kondisi perbankan Indonesia solid dan dari segi korporasi masih kuat. Pemerintah juga masih mengupayakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai angka 8 persen.
“Seperti yang saya selalu sampaikan ekonomi kita masih kuat. Namun kita punya momentum yang tadi sampaikan bagaimana menuju 8 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Andi Estetiono Dosen Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (UNAIR) menjelaskan, pelemahan Rupiah membawa dampak langsung terhadap tiga risiko utama perbankan, yaitu risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit.
Dari sisi likuiditas perbankan, khususnya likuiditas valas, terdapat kecenderungan seseorang memilih mengamankan asetnya dengan mencairkan simpanan Rupiah di bank lalu menyimpan dalam bentuk Dollar AS.
Ada juga kecenderungan mencairkan simpanan Dollar untuk mendapatkan keuntungan sesaat dan konversi ke aset lain seperti emas.
“Ini tergantung persepsi dan respons masyarakat terhadap kondisi saat ini. Yang jelas LDR Valas dan Rasio Likuiditas Valas Perbankan perlu dipantau ketat,” kata Andi.
Risiko kedua adalah risiko pasar. Apabila bank memiliki posisi valas terbuka, berpotensi terkena revaluasi. Saat terjadi net short valas pada bank, rugi selisih kurs langsung tercatat, berdampak pada laba rugi.
Sementara risiko ketiga mengarah pada sektor kredit. Terutama bagi para nasabah yang memiliki pinjaman dalam bentuk dolar AS, tetapi menjalankan usahanya di dalam negeri dengan pendapatan Rupiah, akan berat membayar bunga dan cicilan. Kredit bermasalah perbankan atau NPL berpotensi meningkat.
“Ini kan berat, ya. Artinya dia mendapatkan penghasilan Rupiah, tapi harus mengangsur atau membayar dalam Dollar AS. Sehingga ketiga risiko tersebut perlu dimitigasi oleh industri perbankan,” ucap Andi. (lea/saf/rid)
