Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan lebih suka melaksanakan suatu program diawali dengan uji coba terlebih dahulu, tidak terkecuali pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia juga menilai perlunya ada program yang diprioritaskan dibandingkan dengan daerah lain.
Luhut mengatakan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini adalah proyek yang sangat bagus. Namun, dia tidak menampik perlunya evaluasi.
"Satu-satunya yang harus kami evaluasi adalah bagaimana pelaksanaannya. Sejujurnya, rekan-rekan Indonesia, saya sukanya melaksanakan program tersebut didahului dengan uji coba [piloting]," jelasnya pada seminar yang turut dihadiri oleh Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) di kantor DEN, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Luhut mencontohkan penerapan teknologi pemerintahan atau government technology (govtech) yang diujicobakan pertama kali di Banyuwangi, Jawa Timur. Pria yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan ini mengklaim uji coba itu berhasil.
Salah satu uji coba govtech yang diklaim olehnya berhasil menyasar pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di daerah. Sebelum adanya digitalisasi, penyaluran salah satu bansos ini seringkali tidak tepat sasaran hingga memicu inefisiensi yang tinggi.
"Sekarang, hanya dalam sebulan, kami sudah memperbaikinya. Sekarang kami uji coba di 44 kabupaten," terangnya.
Baca Juga
- Program MBG Kerek Laba Malindo (MAIN) Kuartal I/2026 Jadi Rp123 Miliar
- Widodo Makmur (WMPP) Kantongi Restu Rights Issue, Siap Manfaatkan Momentum MBG
- Wakil Kepala BGN Beberkan Modus Penipuan Bangun Dapur MBG
Luhut juga mengaku sudah melaporkan apa saja yang bisa dievaluasi dari program dengan pagu anggaran Rp335 triliun itu. Misalnya, dengan govtech yang diusung olehnya, pemerintah bisa menyajikan data kebutuhan MBG per daerah yang lebih membutuhkan sehingga lebih tepat sasaran.
Mantan Kepala Staf Presiden pada pemerintahan Joko Widodo ini menilai, data yang akurat bisa membantu Presiden dalam pengambilan keputusan. Apalagi, program ini bisa menghabiskan dana anggaran estimasi Rp1 triliun sehari.
"Jadi Presiden jangan nanti kami berikan data yang tidak benar. Jadi keinginan Presiden itu dapat tercapai, karena saya kira apa yang Presiden sampaikan itu proyek-proyek yang sangat baik. Belum pernah sejarah Indonesia kita bisa tiap hari ada dana sampai ke bawah Rp1 triliun, dan itu memengaruhi ekonomi," tutupnya.
