PPATK mencatat perputaran dana judi online (judol) sepanjang 2025 mencapai Rp286,84 triliun, dengan 12,3 juta orang melakukan deposit. Angka itu terlalu besar untuk dibaca sekadar sebagai statistik, karena di baliknya ada uang gaji, modal usaha, bantuan sosial, dan tabungan keluarga yang perlahan berpindah ke kantong pengelola judi.
Judol hari ini tidak lagi tampil sebagai perjudian kecil-kecilan yang tersembunyi, tetapi sebagai industri kejahatan yang rapi, bergerak dari gedung perkantoran, ruko, hingga villa, dengan operator, sistem promosi, dan aliran dana yang diatur seperti perusahaan.
Fenomena ini sebenarnya tidak lahir dari ruang kosong. Pada dekade 1980-an, ketika Porkas dan kemudian SDSB ramai dibicarakan, cerita tentang perjudian bukan hal asing di ruang sosial kita. Harian-harian besar, seperti Kompas, mencatat bagaimana pemerintah Orde Baru pernah memperkenalkan Porkas sebagai undian sepak bola resmi untuk menghimpun dana olahraga, sebelum formatnya bergeser menjadi skema sumbangan berhadiah.
SDSB atau Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah kemudian muncul sebagai wajah lain dari pola yang sama: kupon dan angka-angka yang beredar dari tangan ke tangan dijual dengan bungkus “sumbangan sosial”, tetapi dipersepsi luas sebagai perjudian terselubung dan akhirnya dibatalkan setelah gelombang kritik dan keresahan publik. Dulu, perjudian terasa lebih kasatmata: ada kupon, ada bandar, ada kerumunan, serta ada jejak fisik yang bisa dilihat dan dikejar.
Kini wajahnya berubah total. Nomor dan kupon pindah ke layar, bandar pindah ke server, dan lapak-lapak berpindah menjadi situs, link, serta aplikasi yang bisa diakses dari ponsel pribadi. Bedanya bukan hanya pada medium, melainkan juga pada skala dan organisasinya.
Penggerebekan markas judol di Hayam Wuruk, Jakarta, memperlihatkan bagaimana sebuah gedung perkantoran di pusat kota bisa diubah menjadi pusat operasi judol; polisi menangkap 321 warga negara asing dan menelusuri 75 situs yang dikelola dari sana.
Di Batam, ruko di kawasan Sukajadi juga dipakai sebagai tempat operasi judol berkedok lotre, dengan puluhan warga negara asing diamankan. Di Bali, dua vila di kawasan wisata Canggu disulap menjadi kantor sekaligus tempat tinggal operator jaringan lintas negara.
Tiga penggerebekan itu penting dibaca bersama karena memperlihatkan pola industri yang sama. Bentuk fisik markasnya bisa berbeda, tetapi model operasinya serupa: tertutup, terorganisir, dan ditopang oleh pembagian peran yang jelas antara operator, pengelola teknis, dan pengendali dana.
Di titik inilah judol perlu dibaca dengan lensa organized crime atau kejahatan terorganisasi. Fokusnya tidak lagi berhenti pada pemain kecil yang kalah dan terus deposit, tetapi pada jaringan yang merancang skema permainan, bonus, promosi, dan jalur keuangan untuk memaksimalkan kerugian pemain.
Namun melihat judol hanya sebagai jaringan kriminal belum cukup. Soal yang lebih dalam justru ada di rumah. Uang yang berputar dalam sistem ini pada akhirnya berasal dari tempat yang sama: kantong keluarga—dari gaji bulanan, modal usaha kecil, bantuan sosial, sampai tabungan pendidikan anak.
Maka dampaknya pun tidak berhenti pada rekening pemain, tetapi menjalar ke dapur rumah tangga. Belanja harian seret, tagihan listrik dan uang sekolah tertunda, cicilan menumpuk, pertengkaran dalam rumah makin sering, dan kepercayaan antarpasangan runtuh.
Dalam banyak kasus, anak-anak ikut menanggung akibatnya: hidup dalam suasana tegang, melihat orang tua saling menyalahkan, bahkan kehilangan peluang pendidikan karena uang keluarga habis untuk berjudi.
Pola seperti ini bukan hanya cerita Indonesia. Di Inggris, layanan kesehatan dan lembaga riset tentang gambling harms mencatat, kerusakan perjudian menjalar jauh melampaui pemainnya sendiri: sekitar 20 persen populasi tercatat sebagai korban langsung maupun tidak langsung, dan jutaan orang hidup dengan beban finansial, konflik rumah tangga, sampai gangguan kesehatan mental akibat kebiasaan berjudi.
Di Australia, tekanannya bahkan lebih gamblang dalam angka: laporan Equity Economics pada 2025 menyebut kerugian perjudian mencapai 31,5 miliar dolar Australia per tahun, atau sekitar 1.527 dolar Australia untuk setiap orang dewasa, dengan laju pengeluaran yang disebut lebih cepat naik daripada belanja utilitas, pendidikan, maupun perumahan.
Penelitian tentang digital families juga menguatkan bahwa ancaman judol tidak berhenti pada kerugian uang, tetapi merembet ke struktur keluarga. Studi Digital Families and the Threat of Online Gambling menyebut sistem hukum dan sosial kerap gagal melindungi anak dari disintegrasi keluarga akibat judol, sementara riset tentang family resilience di Indonesia menunjukkan bahwa judol melemahkan ketahanan ekonomi, merusak komunikasi, memperbesar konflik, dan meningkatkan kerentanan psikososial di dalam rumah.
Dengan kata lain, pengalaman berbagai negara memperlihatkan pola yang sama: legal atau ilegal, ketika perjudian digital tumbuh tanpa perlindungan yang memadai, keluarga tetap menjadi pihak yang paling dulu membayar ongkosnya.
Di titik itu, kriminologi keluarga membantu melihat judol bukan sekadar sebagai pilihan individual yang buruk, melainkan juga sebagai persoalan yang memukul struktur paling dasar dalam masyarakat: rumah tangga.
Keluarga bukan hanya korban pasif, melainkan juga pihak yang paling banyak menanggung akibat ketika salah satu anggotanya kecanduan: stres finansial meningkat, konflik emosional membesar, dan risiko kekerasan ikut naik. Judol menjual mimpi “cepat kaya” justru pada saat banyak keluarga sedang rapuh secara ekonomi, sambil memanfaatkan akses digital yang nyaris tanpa pengawasan di dalam rumah.
Karena itu, respons pemerintah tak bisa berhenti pada pemblokiran situs. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut sudah memblokir sekitar 3,4 juta situs judol, tetapi domain baru terus bermunculan, menunjukkan bahwa pemblokiran akses saja belum memutus bisnisnya.
OJK juga telah meminta pemblokiran 33.252 rekening terindikasi judol pada April 2026, tetapi jumlah rekening terkait terus bertambah, yang menandakan sindikat masih leluasa membuka jalur baru untuk menerima dan memecah uang pemain.
Di sisi lain, penggerebekan seperti di Hayam Wuruk penting sebagai pesan publik bahwa negara hadir, tetapi penindakan tidak boleh berhenti di operator lapangan; pengendali, pemodal, dan aset hasil kejahatan juga harus diburu.
Yang tak kalah penting, negara perlu mengakui bahwa korban judol bukan hanya individu pemain, melainkan juga keluarganya. Itu berarti harus ada jalur bantuan yang nyata: konseling utang, pendampingan kecanduan, dan layanan yang bisa diakses keluarga tanpa rasa malu dan tanpa stigma berlebihan.
Di tingkat rumah tangga, langkah paling masuk akal bukan ceramah moral, melainkan kehati-hatian: memisahkan uang kebutuhan hidup dari uang digital yang mudah dipakai deposit, lebih terbuka soal pengeluaran dan utang, dan waspada ketika mulai muncul tanda-tanda seperti sering pinjam uang, transaksi tak jelas, atau kemarahan berlebihan ketika ditanya soal uang.
Judol hari ini bukan lagi sekadar permainan di layar, melainkan juga industri kejahatan yang hidup dari uang keluarga. Ketika gaji, modal usaha, dan bansos menjadi bahan bakarnya, yang dipertaruhkan bukan hanya saldo, melainkan juga ketahanan rumah tangga dan masa depan anak.
Itu sebabnya judol harus dilihat bukan hanya soal moral atau pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai masalah sosial yang menyambungkan ruang digital, sistem keuangan, dan kerentanan keluarga dalam satu rantai kerusakan yang sama.
