Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan ada 138 daerah yang terdampak penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD), khususnya terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
“Kita data ada 138 daerah yang standar pelayanan minimalnya terdampak karena TKD yang disesuaikan. Itu kita masukkan coaching clinic, jadi kita lihat yang mana yang darurat, ada 138,” kata Bima Arya pada acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Jakarta, Senin (25/6).
Bima menyebut telah memetakan daerah-daerah yang mengalami dampak terhadap pelayanan dasar akibat penyesuaian TKD.
“Kita pastikan bahwa semua kepala daerah ini mampu menjalankan standar pelayanan minimal, jadi ada by law itu ada pendidikan, kesehatan gitu ya,” ujar Bima Arya.
Selain pendampingan, pemerintah pusat juga bakal membantu kepala daerah mengakses program prioritas kementerian agar pembangunan di daerah tetap berjalan optimal.
“Yang kedua, kita dorong teman-teman kepala daerah kita bantu untuk memfasilitasi supaya mereka bisa mengakses kementerian memaksimalkan program prioritas,” ujar Bima.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 650 triliun. Angka tersebut turun cukup signifikan dibanding realisasi TKD dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 919 triliun.
Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan penurunan alokasi TKD dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian anggaran pemerintah secara menyeluruh.
Meski demikian, Sri Mulyani bilang belanja pemerintah pusat yang langsung menyasar masyarakat di daerah justru meningkat.
“Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah naiknya jauh lebih besar,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).
