Jakarta: Tim Pengawas (Timwas) Penyelenggaraan Haji DPR 2026 mendorong penambahan kuota petugas kesehatan. Sekaligus meningkatkan fasilitas vital di Tanah Suci demi meminimalisasi risiko fatalitas jemaah Indonesia.
“Usulan untuk tahun yang akan datang perlu ditambah kuota petugas Haji bidang kesehatan baik di kloter maupun di PPIH (Panitia/Petugas Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi,” kata anggota Timwas Haji DPR, Netty Prasetiyani Aher, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 25 Mei 2026.
Baca Juga :
Jangan Tergiur Haji Tanpa Antre! Ini Risiko Fatal Jalur IlegalNetty, yang memantau langsung kondisi lapangan di Arab Saudi, memaparkan bahwa kuota petugas medis saat ini yang hanya berjumlah 1.249 orang. Jumlah ini terdiri dari 1.050 Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) dan 199 PPIH non-kloter.
Para petugas ini harus melayani total 221 ribu jemaah Indonesia. Sebanyak 22 persen di antaranya merupakan lansia dan rawan mengidap penyakit risiko tinggi (risti).
“Jumlah 199 PPIH bidang kesehatan dan 1.050 TKHK bukan rasio yang ideal untuk dapat melayani jemaah dengan berbagai tantangan baik kesehatan, lokasi pemondokan, aspek sosio kultural, cuaca panas, kepadatan jemaah, dan lain sebagainya,” papar Netty.
Dia membeberkan, banyak jemaah yang mengidap penyakit kronis seperti hipertensi, jantung, hingga kanker. Kondisi tersebut diperparah dengan temuan Timwas mengenai minimnya armada operasional milik Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Dari 24 ambulans yang disiagakan untuk evakuasi 24 jam, sembilan unit di antaranya dipastikan tidak laik pakai.
“Eksisting ambulans yang dimiliki Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) sebanyak 9 unit sudah tua, AC tidak dingin, dan tidak layak. Otomatis yang dapat digunakan 15 unit ambulans yang statusnya menyewa,” tutur Netty.
Ilustrasi petugas haji. Foto: Metrotvnews.com/Misbahol Munir.
Padahal, menurut Netty, pergerakan ambulans akan sangat krusial saat mobilisasi jemaah menuju fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Sembilan armada usang pengadaan tahun 2010 tersebut didesak untuk segera diremajakan dengan unit baru pada tahun anggaran mendatang.
Netty mengingatkan komitmen jajaran kementerian untuk menyukseskan visi perlindungan kelompok rentan di Tanah Suci secara konkret melalui penambahan fasilitas fisik.
“Visi Pemerintah tahun 2026 adalah Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Ini harus diimplementasikan dalam bentuk pemenuhan pelayanan yang mengutamakan penghormatan, keadilan, nondiskriminasi, kemudahan akses kesetaraan, dan menjaga martabat jemaah. Oleh karena itu, jumlah kursi roda dan kebijakan afirmatif seperti mabit murur bagi lansia dan kelompok rentan, harus menjadi keniscayaan,” ujar dia.
