Beberapa lembaga think tank di bidang ekonomi dan transisi energi menyebut Indonesia punya peluang membangun hilirisasi nikel lewat industri baja tahan karat atau stainless steel. Pemerintah pun disarankan agar tidak terlalu fokus mengupayakan hilirisasi nikel lewat industri baterai dan kendaraan listrik.
Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah mengatakan, industri nikel Indonesia cukup kompetitif di level hulu dan menengah atau midstream. Tapi, masih lemah di level hilir atau manufaktur produk akhir, misalnya komponen baterai dan kendaraan listrik.
"Produk-produk yang dibutuhkan untuk memproduksi baterai EV relatif jauh dari kapabilitas kita saat ini,” kata dia, dalam diskusi membahas hilirisasi nikel Indonesia, di Jakarta, pada Senin (25/5).
Dia menjelaskan, rantai pasok global untuk komponen baterai dan kendaraan listrik masih sangat terkonsentrasi dan teknologinya masih dikuasai oleh pemain besar. Sedangkan pengembangan industri ini di dalam negeri membutuhkan modal, kualitas, dan skala produksi yang sangat tinggi.
Atas dasar itu, Imaduddin menilai, industri baterai dan kendaraan listrik tetap strategis, namun tidak bisa menjadi satu-satunya arah hilirisasi nikel. “Perlu dikembangkan bertahap ya, demand creation yang mungkin dari beberapa program pemerintah, maupun penguatan pasar domestik,” ujarnya.
Rencana pemerintah memberikan insentif untuk pemakaian baterai berbasis nikel (NMC) untuk kendaraan listrik tak dipungkiri bisa mendorong permintaan dan industri baterai terkait di dalam negeri.
Namun, Associate Principal Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zuhdi D. Kusuma menilai hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik tidak akan mampu menyerap seluruh produksi nikel Indonesia. Dalam skenario paling ambisius sekalipun, industri kendaraan listrik disebut tak banyak membutuhkan nikel.
“Porsi terbesarnya ada di industri metalurgi, satu lembar baja tahan karat itu biasanya ada 8-11 persen nikel di dalamnya. Sementara satu pack baterai itu (kandungan nikel) kurang dari empat persen,” kata Zuhdi.
Laporan ESI bertajuk ‘Dominance without Depth: The Smelting Superpower that Imports its Own Metal’ menunjukkan, produk hilirisasi nikel Indonesia pada 2024 masih terjebak di level paling rendah.
Di industri stainless steel, misalnya. “Yang kita produksi selama ini cuma di tier tiga, kita produksi slab (lempengan baja), produksi hot rolled coil. Sementara setelah slab diproduksi, tidak ada industri domestik yang bisa menyerap,” ucapnya.
Artinya, masih sangat sedikit industri dalam negeri yang mengolah produk dasar berupa lempengan baja tahan karat menjadi produk jadi. Laporan ESI menyebut, hanya ada tiga perusahaan manufaktur skala besar yang menggarap produk jadi turunan nikel di Indonesia.
Alhasil, sebagian besar stainless steel hasil peleburan di Indonesia banyak diekspor ke luar negeri dan kembali diimpor dalam bentuk produk jadi turunan nikel sederhana, seperti peralatan masak, perlengkapan, dan pengencang baja tahan karat. “Inilah paradoks yang perlu kita hadapi,” ujar Zuhdi.
Kondisi tak jauh beda terlihat di industri baterai dan kendaraan listrik. “Kalau kita membicarakan tier satu (level tertinggi) yang ditargetkan pemerintah. Kita bisa membuat mobil sendiri, membuat hp sendiri, kalau tier dua kosong, gimana mau masuk ke tier satu?” ujar Zuhdi.
Dia menyarankan agar pemerintah dapat mengoptimalkan hilirisasi nikel hingga ujung lewat pengembangan aneka industri produk jadi stainless steel. Langkah Ini dinilai strategis sambil mengupayakan industri baterai dan kendaraan listrik mencapai level tertinggi.
Produk jadi stainless steel juga dapat diarahkan untuk kerangka kendaraan listrik dan komponen pendukung lainnya. "Fokus ke dasar industrinya dulu. Karena EV enggak sesederhana itu, itu kumpulan dari banyak produk hilir yang enggak otomatis didukung dengan nikel," ucapnya.
