Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan literasi digital dan literasi artificial intelIegence (AI) bagi penyandang disabilitas bukan sekadar program tambahan dan kegiatan sosial biasa, tetapi bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi.
"Pembukaan UUD 1945 memberi mandat yang sangat jelas, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas," kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ha itu disampaikan Lestari dalam sambutan pada pelatihan AI program EQUAL (Empower Equality AI Initiative) yang digelar Alunjiva Indonesia dan Microsoft di Kantor Komite Nasional Disabilitas, Cawang Kencana, Jakarta Timur, Senin.
Lestari mengatakan pada masa lalu, diskriminasi tampak dalam bangunan tanpa ramp. Hari ini diskriminasi dapat muncul dalam aplikasi yang tidak dapat diakses setiap orang.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengatakan AI atau kecerdasan buatan yang tidak inklusif bukan hanya kurang lengkap, tetapi berpotensi menjadi ancaman terhadap hak dasar warga negara.
Anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat bahwa transformasi digital harus berjalan selaras dengan transformasi sosial agar tidak menciptakan ketimpangan baru.
Dalam konteks ini, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk mengingatkan bahwa teknologi juga harus menghormati martabat manusia.
Rerie berpendapat isu disabilitas terlalu lama ditempatkan dalam bingkai belas kasihan. "Paradigma itu harus ditinggalkan. Penyandang disabilitas bukan objek kebaikan, tetapi adalah subjek hak," ujar Rerie.
Dalam konteks AI, tambah dia, penyandang disabilitas tidak cukup hanya menjadi peserta pelatihan, tetapi juga harus mampu menjadi perancang teknologi dan penguji aksesibilitas.
Menurut Rerie, AI harus dirancang dengan kemudahan aksesibilitas sejak awal. Aksesibilitas harus menjadi prinsip dasar desain teknologi.
"Jangan biarkan siapa pun mendefinisikan masa depan tanpa kehadiran Anda. Jangan biarkan teknologi dibangun tanpa suara Anda. Karena masa depan Indonesia harus dibangun bersama seluruh warga bangsa," tuturnya Rerie.
"Pembukaan UUD 1945 memberi mandat yang sangat jelas, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas," kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ha itu disampaikan Lestari dalam sambutan pada pelatihan AI program EQUAL (Empower Equality AI Initiative) yang digelar Alunjiva Indonesia dan Microsoft di Kantor Komite Nasional Disabilitas, Cawang Kencana, Jakarta Timur, Senin.
Lestari mengatakan pada masa lalu, diskriminasi tampak dalam bangunan tanpa ramp. Hari ini diskriminasi dapat muncul dalam aplikasi yang tidak dapat diakses setiap orang.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengatakan AI atau kecerdasan buatan yang tidak inklusif bukan hanya kurang lengkap, tetapi berpotensi menjadi ancaman terhadap hak dasar warga negara.
Anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat bahwa transformasi digital harus berjalan selaras dengan transformasi sosial agar tidak menciptakan ketimpangan baru.
Dalam konteks ini, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk mengingatkan bahwa teknologi juga harus menghormati martabat manusia.
Rerie berpendapat isu disabilitas terlalu lama ditempatkan dalam bingkai belas kasihan. "Paradigma itu harus ditinggalkan. Penyandang disabilitas bukan objek kebaikan, tetapi adalah subjek hak," ujar Rerie.
Dalam konteks AI, tambah dia, penyandang disabilitas tidak cukup hanya menjadi peserta pelatihan, tetapi juga harus mampu menjadi perancang teknologi dan penguji aksesibilitas.
Menurut Rerie, AI harus dirancang dengan kemudahan aksesibilitas sejak awal. Aksesibilitas harus menjadi prinsip dasar desain teknologi.
"Jangan biarkan siapa pun mendefinisikan masa depan tanpa kehadiran Anda. Jangan biarkan teknologi dibangun tanpa suara Anda. Karena masa depan Indonesia harus dibangun bersama seluruh warga bangsa," tuturnya Rerie.
