Pemerintah Terbitkan Perpres Impor Minyak, Pertamina dan BLU Bisa Impor Langsung dari Rusia hingga Timur Tengah

Pantau - Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme impor minyak bagi Pertamina dan Badan Layanan Umum (BLU), termasuk membuka opsi impor dari kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika, hingga Rusia.

Yuliot Tanjung mengatakan aturan tersebut memberikan kewenangan impor langsung kepada BUMN dan BLU guna memastikan proses pengadaan minyak berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

"Untuk mekanisme (impor)-nya, kami sudah ada Perpres 26 Tahun 2026, di mana untuk impor itu bisa dilakukan langsung oleh teman-teman yang dari BUMN, dalam hal ini Pertamina, dan bisa dilakukan BLU," ungkap Yuliot.

Mekanisme Impor Diatur Berdasarkan Asal Negara

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 juga mengatur mekanisme impor berdasarkan negara asal minyak yang diimpor untuk mengantisipasi perbedaan kualitas, waktu pengiriman, lokasi distribusi, hingga fluktuasi harga minyak dunia.

Yuliot mengatakan pemerintah sengaja menyusun aturan rinci agar proses impor tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Ini kan bisa terjadi perbedaan, pertama dari sisi kualitas minyaknya, kemudian waktu pengiriman, lokasi dan harga yang fluktuatif," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh mekanisme impor berlaku baik untuk BUMN maupun BLU.

"(Impor oleh) BUMN dan BLU dua-duanya diatur," kata Yuliot.

Kementerian ESDM Siapkan Skema Impor Minyak Rusia

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pihaknya masih menyiapkan aturan tambahan dan skema impor minyak mentah dari Rusia karena produk energi asal negara tersebut dinilai membutuhkan perlakuan khusus.

Menurut Laode, Pertamina harus berhati-hati dalam menjalankan impor minyak karena perusahaan menggunakan skema pendanaan melalui obligasi global atau global bond.

"Pertamina dalam berbisnis menggunakan global bond. Itu harus menghindari hal-hal yang dapat melanggar global bond-nya dia. Makanya, skemanya sedang diproses, ya," ungkap Laode.

Pemerintah menilai skema impor minyak Rusia harus disusun secara cermat agar tidak bertentangan dengan ketentuan dalam global bond yang dimiliki Pertamina.

Rencana impor minyak dari Rusia menjadi bagian dari realisasi komitmen impor sebesar 150 juta barel yang dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026.

Komitmen impor tersebut merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.