Bisnis.com, JAKARTA — Harga mayoritas bahan pangan terpantau mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Iduladha pada tahun ini. Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab dari terjadinya lonjakan harga pangan.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kenaikan harga pangan jelang Iduladha bukan semata faktor musiman, tetapi juga dipicu gangguan pasokan dan meningkatnya biaya distribusi yang memperbesar tekanan harga di pasar.
Ekonom Indef, Esther Sri Astuti mengatakan lonjakan harga pangan menjelang hari besar keagamaan terjadi akibat kombinasi peningkatan permintaan masyarakat dan gangguan di sisi pasokan.
Menurutnya, tradisi konsumsi dan aktivitas memasak saat Iduladha mendorong peningkatan permintaan pangan sehingga memicu demand pull inflation.
“Peningkatan daya beli masyarakat dan tradisi memasak saat hari besar keagamaan mendorong tingginya permintaan pasar,” kata Esther kepada Bisnis, dikutip Senin (25/5/2026).
Selain faktor permintaan, Esther menilai gangguan pasokan juga menjadi pemicu utama kenaikan harga pangan tahun ini.
Baca Juga
- Harga Pangan Hari Ini 25 Mei: Bawang dan Cabai Kompak Melonjak
- Ikut Panen Raya Udang, Prabowo Beberkan Progres Swasembada Pangan RI
- Harga Cabai Naik Gila-gilaan Jelang Iduladha, Tembus Rp78.600 per Kg
Dia mengatakan anomali cuaca dan perubahan iklim menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah serta menghambat distribusi dari sentra produksi ke pasar konsumsi.
“Anomali cuaca dan faktor perubahan iklim memicu gagal panen serta menghambat kelancaran distribusi,” ujarnya.
Tekanan harga juga diperparah kenaikan biaya logistik dan distribusi selama periode hari besar keagamaan. Menurut Esther, kenaikan ongkos angkut pada akhirnya dibebankan ke harga jual akhir di tingkat konsumen.
“Naiknya biaya angkut dan logistik di hari-hari besar turut dibebankan pada harga akhir konsumen,” katanya.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah saat ini menjalankan sejumlah program stabilisasi pangan nasional menjelang Iduladha.
Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar pemerintah daerah bersama BUMN pangan untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga distributor.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) melalui subsidi biaya angkut guna memperlancar distribusi pangan dari daerah surplus ke wilayah defisit.
Pemerintah turut mengoptimalkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog.
Menurut Esther, efektivitas intervensi pemerintah akan sangat bergantung pada kecepatan distribusi dan kemampuan menjaga pasokan tetap tersedia di pasar selama periode permintaan tinggi.
