Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya menjaga kekuatan nasional di tengah meningkatnya tekanan global terhadap Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Yusril menanggapi kritik tajam media internasional The Economist terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kritik The Economist ujung-ujungnya ingin mengembalikan kita ke era Pak Harto, akhirnya bangsa kita hanya menjadi bangsa yang ekspor barang mentah, yang nilai ekonominya tidak sebanding jika sudah jadi produk," tegasnya dalam "Seminar Nasional: Tantangan Regulasi dalam Menghadapi Gig Economy dan Artificial Intelligence" pada Selasa (19/5/2026).
Menurut Yusril, kritik dari media asing tersebut tidak sekadar membahas kondisi ekonomi Indonesia, tetapi memiliki arah yang dinilai dapat membawa Indonesia kembali pada pola lama, yakni hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah tanpa penguasaan teknologi dan industri bernilai tambah.
Ia menilai terdapat pihak-pihak luar yang sejak lama tidak menginginkan Indonesia berkembang menjadi negara besar dan disegani. Karena itu, Yusril menekankan bahwa Indonesia harus memiliki kemandirian dan tidak bergantung kepada negara lain.
Yusril mengaku memiliki pengalaman langsung menyaksikan dinamika ekonomi nasional pada masa menjelang runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 1998. Ia mengatakan saat itu Indonesia berada pada fase pertumbuhan ekonomi tinggi dan bahkan disebut menuju posisi penting di kawasan Asia.
Namun, menurut Yusril, situasi ekonomi nasional saat itu kemudian mengalami guncangan besar, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah. Ia menyebut Indonesia sempat berada dalam kondisi sulit hingga akhirnya menerima bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Dalam keterangannya, Yusril juga menyinggung pengembangan industri teknologi nasional di masa lalu. Ia menilai Indonesia harus terus memperkuat kemampuan teknologi dalam negeri dan tidak hanya menjadi pasar maupun konsumen di era ekonomi digital.
"Persoalannya kapan kita akan menjadi pengendali, bukan hanya menjadi konsumen," kata Yusril.
Ia juga menyoroti tantangan ekonomi digital global yang menurutnya dipengaruhi kekuatan kapitalisme modern. Karena itu, Yusril menilai Indonesia harus membangun kekuatan ekonomi yang stabil dan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki negara.
Baca Juga: Beda Tanggapan dengan Yusril Soal Film 'Pesta Babi', Ini Kata Mantan Menag hingga Mantan Menteri ESDM
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata Yusril, akan tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, demokrasi, dan kepentingan nasional di tengah berbagai tekanan global.
Selain aspek ekonomi, Yusril turut menyoroti pentingnya pembangunan hukum nasional. Menurut dia, persoalan kepastian hukum masih menjadi tantangan yang terus dibicarakan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
Yusril juga mengingatkan pentingnya membangun mentalitas kemandirian bangsa. Ia menilai masyarakat, khususnya generasi muda, perlu memiliki kesadaran untuk memperbaiki kekurangan bangsa sendiri dan tidak menggantungkan masa depan negara kepada pihak lain.
