Menagih Taji UU PDP di Era Booming AI

Indonesia saat ini sedang berada di pusaran paradoks digital yang hebat. Di satu sisi, laporan tahunan e-Conomy SEA mencatat lonjakan adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang luar biasa, dengan proyeksi nilai barang dagangan kotor (GMV) ekonomi digital nasional yang terus melaju mendekati ambang AS$100 miliar. Namun di sisi lain, lompatan angka ini menyimpan kerentanan besar: kedaulatan data domestik kita sedang digerogoti oleh fenomena digital drain—pencurian dan pengalihan nilai ekonomi data ke luar negeri.

Di era berbasis data ini, data bukan lagi sekadar rekam jejak aktivitas digital, melainkan komoditas ekonomi bernilai tinggi yang menjadi "bahan bakar" utama bagi algoritma AI global. Sayangnya, ketika masyarakat kita begitu adaptif mengonsumsi teknologi AI, fondasi pelindungan aset strategis ini justru masih rapuh. Jika kita gagal memproteksi dan mengelola data di dalam negeri, Indonesia hanya akan berakhir sebagai pasar konsumsi dan penyedia data gratis bagi raksasa teknologi global, tanpa pernah menikmati nilai tambah ekonominya.

Data dari Speedtest Global Index secara konsisten mengingatkan kita bahwa infrastruktur dasar internet Indonesia masih tertahan di papan bawah regional. Namun, masalah terbesar kita hari ini bukan lagi sekadar kecepatan unduh, melainkan keamanan data yang mengalir di dalamnya.

Riset dari lembaga pemantau siber menunjukkan bahwa Indonesia dihantam ratusan juta serangan siber setiap tahunnya. Mayoritas di antaranya berbasis malware yang menyasar data finansial. Lebih mengkhawatirkan lagi, pemanfaatan teknologi deepfake untuk membobol sistem verifikasi perbankan (online onboarding) dilaporkan melonjak ratusan persen. Kerugian riil akibat penipuan digital (online fraud) kini telah menyentuh angka triliunan rupiah.

Ketika keamanan siber kita rapuh, negara tetangga seperti Singapura dan Vietnam bergerak agresif memosisikan diri sebagai hub data center regional lewat regulasi yang progresif. Akibatnya, jutaan data transaksi, perilaku belanja, hingga preferensi politik masyarakat Indonesia disimpan dan diproses di luar yurisdiksi kita. Kita mengalami kebocoran nilai ekonomi (digital drain) secara masif karena aktivitas ekonomi terjadi di sini, tetapi nilai tambah dari pengolahan datanya dinikmati oleh negara lain.

Di sinilah regulasi pelindungan data pribadi menjadi sangat krusial. Indonesia sebenarnya telah memiliki modal regulasi yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Instrumen hukum ini seharusnya menjadi tameng utama untuk memaksa kepatuhan para pengendali data, baik domestik maupun global.

Namun, regulasi di atas kertas tidak akan berarti apa-apa tanpa penegakan yang radikal. Untuk menghentikan digital drain dan mengamankan ekosistem AI, ada tiga langkah taktis yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah:

Optimalisasi Lembaga Pengawas PDP yang Independen: Keberadaan lembaga atau komisi pengawas PDP yang independen dan kuat mutlak diperlukan. Lembaga ini harus berani menjatuhkan sanksi administratif dan denda yang signifikan kepada korporasi—termasuk platform global—yang terbukti lalai menjaga data pengguna Indonesia. Tanpa efek jera, kebocoran data akan terus dianggap sebagai "biaya operasional biasa" oleh pelaku industri.

Standarisasi Keamanan Berbasis AI Keuangan: Mengingat penetrasi layanan keuangan digital (seperti QRIS dan data-driven lending) terus tumbuh pesat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama BSSN harus menetapkan standar kepatuhan PDP yang ketat. Arus kas digital yang menjadi basis modal UMKM tidak boleh bocor ke tangan kriminal siber.

Kewajiban Lokalisasi Data Strategis: Regulasi turunan UU PDP harus mempertegas batas transfer data ke luar negeri (cross-border data flow). Data strategis masyarakat Indonesia yang digunakan untuk melatih model AI harus diproses di dalam negeri melalui insentif pembangunan ekosistem data center lokal yang aman.

Sejarah pembangunan mengajarkan bahwa siapa yang menguasai infrastruktur, dialah yang mengendalikan ekonomi. Jika dahulu pelabuhan dan jalan tol yang menjadi penentu, hari ini kedaulatan sebuah bangsa diukur dari kemampuannya melindungi dan mengolah data warganya.

Kita tidak boleh membiarkan transformasi ekonomi ini bersifat eksklusif dan rapuh. Berdasarkan Indeks Literasi Digital dari Kemenkominfo, kecakapan masyarakat kita dalam aspek keamanan (digital safety) masih menjadi rapor merah yang harus dibenahi. Edukasi publik mengenai hak atas data pribadi harus berjalan linier dengan ketegasan hukum.

Pilihan bagi Indonesia hari ini sudah sangat jelas: menegakkan UU PDP secara total untuk melompat menjadi kekuatan ekonomi baru yang mandiri, atau membiarkan diri tetap menjadi pasar besar yang tak berdaya dalam bayang-bayang dominasi teknologi global. Kecepatan, ketegasan, dan konsistensi penegakan regulasi hari ini akan menentukan apakah data kita akan menjadi berkah ekonomi bangsa, atau justru menjadi komoditas yang memperkaya negara lain.