REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – PT Pertamina EP menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung ketahanan energi dan pangan nasional. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya sinergi seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Produksi dan Lifting Migas Kementerian ESDM, Nanang Abdul Manaf, di Jakarta, Senin.
Nanang menegaskan pentingnya sinergi yang terintegrasi, terkoordinasi, dan sistematis untuk mewujudkan swasembada energi. Kegiatan bertajuk “Harmonisasi Tata Ruang dalam Rangka Mendukung Astacita Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan” dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur, pada 18-19 Mei 2026.
Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Anggono Mahendrawan, serta Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat. Selain itu, Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi Hermansyah Y. Nasroen turut hadir.
Sejumlah kepala daerah dan organisasi perangkat daerah dari wilayah Jawa bagian barat dan timur, seperti Bupati Majalengka Eman Suherman dan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman, serta dinas terkait turut serta dalam kegiatan tersebut.
Rachmat Hidajat menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan para pemangku kepentingan. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan kesamaan persepsi dan sinergi untuk mendukung kegiatan hulu migas serta mencapai ketahanan energi dan pangan nasional.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut Hermansyah Y. Nasroen, agenda ini penting agar pembangunan sektor energi tetap sejalan dengan kepentingan pertanian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. "Semoga kegiatan ini menjadi langkah positif dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor pertanian, dan industri energi," ujar Hermansyah.
Dalam kegiatan tersebut, dibahas pula kebijakan pengendalian dan penertiban tanah serta tata ruang. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mendukung kegiatan Pertamina, termasuk penyelesaian berbagai isu operasional hulu migas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
