Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang terus melesat. Berbagai proyek pun dibahas oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Provinsi Maluku Utara, Jumat (22/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas pengembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi, pembangunan koridor strategis Trans Kie Raha, hingga dukungan infrastruktur untuk kawasan industri dan lumbung pangan.
Maluku Utara saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 34,3 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan tersebut dinilai menjadi cerminan keberhasilan hilirisasi sumber daya mineral, terutama sektor nikel yang menjadi salah satu kekuatan utama daerah.
Namun, di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tantangan pemerataan kesejahteraan masih menjadi perhatian. Infrastruktur dasar dinilai menjadi faktor penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, termasuk keberhasilan menurunkan angka stunting di enam kabupaten/kota yang mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri.
Salah satu fokus pembahasan adalah pengembangan Sofifi sebagai pusat pemerintahan provinsi. Meski telah ditetapkan sebagai ibu kota secara administratif, Sofifi masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar dan aksesibilitas.
Saat ini akses menuju Sofifi masih bergantung pada Bandara Sultan Babullah di Ternate yang dilanjutkan dengan perjalanan laut. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan pembangunan sistem konektivitas yang lebih terintegrasi.
Di sisi lain, pembangunan koridor Trans Kie Raha menjadi proyek strategis yang diharapkan mampu mengubah pola konektivitas di Maluku Utara. Jalur tersebut dirancang menghubungkan Sofifi dengan kawasan industri utama di Weda dan Buli.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menilai proyek tersebut dapat memangkas waktu tempuh yang saat ini berkisar 3,5 hingga 5 jam menjadi sekitar satu jam. Selain mempercepat mobilitas, koridor itu juga diproyeksikan memperkuat distribusi logistik dan pasokan pangan menuju kawasan industri.
Peran Maluku Utara dalam industri nasional juga semakin besar. Wilayah tersebut kini menjadi salah satu pusat industri nikel dunia dengan sekitar 100 dari total 166 smelter nasional berada di daerah itu. Kontribusinya mencapai 50 persen produksi nasional dengan aktivitas ekonomi hampir Rp150 triliun setiap tahun.
Ke depan, pengembangan industri baterai berbasis nikel di Weda dan Buli, termasuk investasi dari mitra global, dipandang dapat memperkuat posisi Maluku Utara dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia.
Selain kawasan industri, penguatan akses menuju wilayah lumbung pangan turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Kehadiran infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus mempercepat distribusi logistik.
Untuk mendukung berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat. Usulan itu mencakup pembangunan jalan, irigasi, perbaikan infrastruktur dasar hingga penanganan pascabencana.
Menanggapi usulan tersebut, AHY menyatakan pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan di Maluku Utara, khususnya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
Baca Juga: Begini Cara 10 Perusahaan Sawit 'Kibuli' Purbaya, Manipulasi Ekspor hingga Rp1,48 Triliun
“Kami melihat adanya visi yang kuat dan perencanaan yang matang. Kemenko Infrastruktur akan mengoordinasikan usulan ini dengan Bappenas, Kementerian PU, serta kementerian teknis lainnya agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan strategis, dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar AHY.
AHY juga menekankan pentingnya pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan agar Maluku Utara dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur pada 2029, sekaligus menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional berbasis potensi pariwisata dan sumber daya alam.
