JAKARTA, KOMPAS — Indonesia masih tertinggal dalam alokasi anggaran pendidikan tinggi. Posisi ini berisiko menahan laju partisipasi pendidikan tinggi, produktivitas tenaga kerja, hingga kemampuan Indonesia masuk ke industri teknologi tinggi di masa depan.
Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menganalisis sejumlah data indikator pendidikan tinggi di 16 negara yang meliputi angka partisipasi pendidikan tinggi, anggaran pendidikan tinggi per kapita, produk domestik bruto per pekerja, hingga nilai ekspor teknologi tinggi.
Data ini bersumber dari dataset Bank Dunia. Negara-negara yang dianalisis mencakup Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, China, Timor Leste, Australia, Jerman, Perancis, Turki, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.
Hasil analisis memperlihatkan adanya korelasi kuat antara besarnya anggaran negara untuk pendidikan tinggi dan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi atau gross enrolment ratio (GER). Nilai koefisien korelasinya mencapai 0,86.
Singapura, yang mengalokasikan 35 persen dari belanja pendidikan pemerintah untuk pendidikan tinggi (dikti), mencatat partisipasi pendidikan tinggi (APK) 97 persen, sedangkan Australia dengan alokasi 27 persen, partisipasinya 105 persen.
Fakta Singkat
Nilai APK pendidikan tinggi bisa melebihi 100% karena membandingkan seluruh mahasiswa aktif dari segala usia dengan total penduduk lokal usia ideal kuliah (19-23 tahun).
Kondisi sebaliknya terlihat di Asia. Indonesia dengan alokasi 16 persen, APK-nya hanya 45 persen (versi Bank Dunia). Tidak jauh berbeda, Vietnam yang mengalokasikan 15 persen, APK-nya 38 persen.
Dalam konteks Indonesia, pengamat pendidikan tinggi Fasli Jalal menilai, pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen APBN saja belum cukup jika distribusinya tidak efektif. Dalam benchmark internasional, separuh anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan dasar, sisanya untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masing-masing 25 persen.
Dengan total anggaran pendidikan Indonesia hampir Rp 800 triliun, pendidikan tinggi seharusnya memperoleh sekitar Rp 200 triliun. Namun, realisasinya belum mencapai Rp 70 triliun. ”Masih jauh dari benchmark,” ujarnya.
Fasli juga menyoroti rasio anggaran pendidikan terhadap PDB yang turun dari 3,2 persen menjadi 2,6 persen. Menurut dia, sebagian besar anggaran pendidikan kini terserap untuk program di luar belanja pokok pendidikan, termasuk untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap lebih dari 25 persen total anggaran pendidikan.
”Korea Selatan bisa maju karena pemerintahnya mampu melakukan percepatan pendidikan tinggi untuk warganya. Sementara di Indonesia pendidikan tinggi masih dianggap tersier bukan kebutuhan dasar,” kata Darmaningtyas.
Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah menekankan pentingnya akses pendidikan tinggi. Mengutip studi Bank Dunia tahun 2018, untuk setiap kenaikan 1 persen Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,37 persen.
Diungkapkan, perguruan tinggi selama ini didorong pemerintah untuk memperluas daya tampung demi mengejar target APK pendidikan tinggi yang menurut data BPS masih di kisaran 32 persen.
”Bonus demografi Indonesia tidak akan termanfaatkan apabila kapasitas pendidikan tinggi tidak diperbesar,” kata Heri yang juga Ketua U25 Leaders Forum (Forum Rektor PTNBH), Minggu (17/5/2026).
Analisis Kompas menunjukkan, anggaran pendidikan tinggi tidak hanya berkorelasi dengan APK, tetapi juga berkorelasi kuat (0,82) dengan produktivitas tenaga kerja. Di Singapura yang alokasi anggaran diktinya 35 persen, produk domestik bruto (PDB) atau produktivitas per pekerjanya mencapai 223.022 dolar AS.
Sementara Indonesia dengan porsi 16 persen anggaran dikti, produktivitas per pekerjanya 29.217 dolar AS, atau sekitar 13 persen dari produktivitas pekerja Singapura. Serupa dengan Indonesia adalah Vietnam, dengan anggaran 15 persen, produktivitas per pekerjanya 26.091 dolar AS.
Selain anggaran, APK pendidikan tinggi juga berkorelasi dengan produk domestik bruto (PDB) per pekerja, dengan koefisien korelasi positif kuat 0,68. Negara dengan APK dikti yang tinggi, umumnya memiliki produktivitas tenaga kerja lebih besar.
Singapura, dengan APK 97 persen, mencatat PDB per pekerja 223.022 dolar AS per pekerja. Negara-negara dengan APK di atas 75 persen, termasuk Tiongkok, Inggris, Australia, dan Turki, PDB per pekerjanya di atas 27.000 dolar AS. Indonesia dengan APK 45 persen mencatatkan PDB per pekerja 29.217 dolar AS, di bawah Thailand dan Filipina.
Peningkatan produktivitas per pekerja berkaitan dengan tumbuhnya industri berbasis inovasi yang ditopang tenaga terampil dan riset perguruan tinggi. Ini terlihat dari kuatnya hubungan antara belanja pemerintah per mahasiswa dan ekspor produk berteknologi tinggi dengan koefisien korelasi 0,86.
China, misalnya, yang membelanjakan dana 89,1 persen PDB per kapita untuk tiap mahasiswa, mencatatkan ekspor produk teknologi tinggi sebesar 857 miliar dolar AS, tertinggi dalam dataset. Singapura dengan belanja 23,5 persen mencatat ekspor 224 miliar dolar AS.
Vietnam juga mencatat ekspor serupa sebesar 133 miliar dolar AS dengan belanja per mahasiswa 34,2 persen, jauh di atas Indonesia yang ekspornya 10,4 miliar dolar AS dengan belanja 20,8 persen. Pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai, posisi Indonesia hari ini tak lepas dari kebijakan pendidikan jangka panjang. Pada 1970-an, APK Indonesia setara Korea Selatan.
Namun, kini Korea Selatan berhasil mendorong APK-nya hingga 80 persen, sementara Indonesia masih berkisar di angka 34 persen versi data nasional. ”Korea Selatan bisa maju karena pemerintahnya mampu melakukan percepatan pendidikan tinggi untuk warganya. Sementara di Indonesia, pendidikan tinggi masih dianggap tersier, bukan kebutuhan dasar,” ujarnya.
Darmaningtyas mendorong negara mengambil tanggung jawab lebih besar dalam pembiayaan pendidikan tinggi, seperti di banyak negara maju, seperti Singapura, Australia, dan negara-negara Eropa.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Khairul Munadi mengatakan, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan tinggi, termasuk untuk kelompok masyarakat kurang mampu, melalui KIP kuliah, bantuan UKT, dan berbagai program beasiswa.
Menurut dia, pendidikan tinggi di Indonesia tidak diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Otonomi perguruan tinggi diberikan agar kampus lebih fleksibel dan lincah dalam meningkatkan mutu akademik dan daya saing global.
”Pendidikan tinggi adalah instrument mobilitas sosial dan pembangunan sosial, bukan sekadar komoditas pasar,” kata Khairul.
Melihat kualitas pendidikan tinggi di dalam negeri, Ernawati (49), warga Cinere, Depok, Jawa Barat, berkeinginan mendorong anaknya kuliah ke luar negeri. Anaknya, Dimas, sedang menunggu pengumuman Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Jika anaknya ternyata tidak lulus, Erna enggan mendorong anaknya menempuh seleksi PTN jalur mandiri.
”Kalau enggak lulus SNBT, saya pengin dia ambil persiapan kuliah ke Jerman, Studienkolleg, sambil kuliah S-1 di PTS yang diakui kesetaraannya jika ingin lanjut S-2 ke Jerman. Kalau hasil Studienkolleg-nya bagus, nanti coba kuliah di Jerman saja. Kalau tidak, ya nanti pas S-2-nya saja nyoba ke sana,” kata Erna, Selasa (28/4/2026).
Menurut Erna, biaya kuliah di perguruan tinggi swasta saat ini relatif lebih terjangkau dibandingkan PTN melalui jalur mandiri, sementara prospek kerja lulusan PTS dan PTN di tempat kerjanya tidak berbeda jauh sepanjang akreditasi program studi memenuhi syarat administrasi.
