Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di sejumlah daerah mulai dipadati warga menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Lonjakan antrean terjadi karena banyak orang tua mendadak mengurus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk kebutuhan administrasi masuk sekolah anak mereka.
Fenomena ini terlihat di berbagai daerah, termasuk Kota Depok, Jawa Barat. Disdukcapil Depok bahkan harus menambah operator dan memperbanyak loket pelayanan karena membludaknya warga yang datang sejak pagi untuk mengaktivasi IKD.
Kepala Disdukcapil Kota Depok Mary Liziawati mengakui layanan administrasi kependudukan saat ini mengalami peningkatan signifikan. Antrean warga terjadi di Mal Pelayanan Publik, loket layanan Gedung Dibaleka, hingga layanan De’Fast milik Disdukcapil.
“Jadi memang hari ini layanan cukup padat, baik di MPP maupun di loket layanan lantai satu dan juga De'Fast,” kata Mary.
Lonjakan pengurusan IKD terjadi setelah dokumen kependudukan digital mulai menjadi salah satu syarat penting dalam proses verifikasi data calon peserta didik pada SPMB 2026. Banyak orang tua khawatir proses pendaftaran sekolah terganggu apabila data kependudukan anak belum sinkron atau belum tervalidasi secara digital.
Mary menjelaskan validasi data kependudukan kini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik, termasuk untuk kebutuhan pendidikan. Karena itu, masyarakat diminta segera memastikan seluruh data keluarga sudah sesuai sebelum pendaftaran sekolah dibuka.
“Validasi data kependudukan sangat penting, tidak hanya untuk keperluan pendidikan, tetapi juga sebagai dasar perencanaan program daerah,” ujarnya.
IKD sendiri merupakan versi digital dari KTP elektronik yang dapat diakses melalui smartphone. Dengan IKD, masyarakat bisa melihat data kependudukan secara real time tanpa harus membawa dokumen fisik.
Cara aktivasi IKD juga cukup mudah. Warga terlebih dahulu mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui Play Store atau App Store, kemudian datang ke kantor Disdukcapil terdekat untuk proses verifikasi data dan pemindaian QR Code oleh petugas.
Setelah proses verifikasi selesai, masyarakat akan diminta memasukkan email aktif dan membuat PIN keamanan. Aktivasi kemudian diselesaikan melalui tautan verifikasi yang dikirimkan ke email pengguna.
Disdukcapil Depok pun membuka layanan aktivasi IKD di berbagai titik agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan. Selain di Balai Kota, aktivasi juga bisa dilakukan di sejumlah kecamatan melalui satuan pelayanan Disdukcapil.
Selain Depok, lonjakan layanan IKD juga terjadi di daerah lain. Disdukcapil Kota Surakarta bahkan menjalankan program “Dukcapil Goes To School” dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman e-KTP dan aktivasi IKD bagi para pelajar.
Baca Juga: Kemendikdasmen Buka Fakta Soal Guru Honorer Dilarang Mengajar Mulai 2027
Program jemput bola tersebut dilakukan untuk mempermudah siswa yang sudah memasuki usia wajib KTP agar tidak perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil. Pemerintah daerah berharap langkah itu dapat mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan digital di kalangan generasi muda.
Ramainya aktivasi IKD jelang SPMB 2026 menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sistem administrasi digital. Di sisi lain, kondisi ini juga menjadi ujian kesiapan layanan Disdukcapil dalam menghadapi lonjakan kebutuhan publik secara mendadak.
