Mengurbankan Ego Kekuasaan

Hari Raya Idul Adha atau lebih dikenal dengan sebutan Hari Raya Kurban tahun 2026 atau 1447 H memiliki momentum yang sangat tepat, untuk mengingat Kembali makna yang terkandung dalam ibadah kurban. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. dalam menjalankan perintah Allah SWT untuk berkurban pertama kalinya. Peristiwa tersebut mengajarkan tentang ujian keimanan dan keiklasan seorang hamba untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dan dicintainya kepada Sang Kholik Pemilik Cinta yang sesungguhnya.

Sejatinya kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qaruba-yaqrubu-urbaanan, yang berarti dekat dalam dimensi spiritual maupun sosial. Dalam dimensi spiritual, Kurban juga disebut dengan istilah al-udhhiyyah dan adh-dhahiyyah yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi (kerbau) dan kambing yang disembelih pada Hari Raya Kurban dan hari-hari tasyriq sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menjelaskan bahwa hewan kurban yang disembelih adalah simbol dari pemotongan sifat dan nafsu hewani dalam jiwa manusia.

Datangnya hari raya kurban tahun ini seperti menginterupsi persoalan ekonomi dan politik bangsa yang sangat melelahkan, mulai dari persoalan jatuhnya nilai tukar rupiah, amblasnya IHSG, hingga masalah ijazah yang tidak kunjung selesai. Kurban sejatinya mengajarkan tentang pengorbanan, keikhlasan, dan keberpihakan kepada kaum lemah. Selain menunjukkan kepatuhan terhadap perintah Sang Khalik (hablulminallah), Kurban juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang sarat dengan sinergi, kerjasama, gotong royong dan saling berbagi (hablulminnas).

Dunia sedang dihadapkan pada realita bagaimana ego kekuasaan telah membuat kerusakan secara global dan ketidakpastian yang persisten. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memulai perang dengan Iran, telah merusak tatanan ekonomi, sosial dan politik dunia yang dibangun dengan susah payah selama puluhan bahkan ratusan tahun. Trump berhasil menunjukkan pada dunia bahwa, perang menjadi alat kekuasaan yang paling efektif saat ini, untuk menekan dan mengontrol banyak negara untuk menguasai jalur energi yang menjadi sumber kejayaan suatu bangsa.

Seringkali ego kekuasaan tidak selamanya diperlihatkan secara kasar seperti yang ditunjukkan oleh Trump. Tetapi bisa bekerja secara halus, tidak selalu tampak dalam bentuk otoritarianisme terbuka, tetapi hadir dalam bentuk yang lebih subtil, keengganan menerima kritik, kecenderungan memonopoli kebenaran, memaksakan setiap kebijakan yang tidak ada pijakannya, hingga dorongan untuk menempatkan diri sebagai pusat dari setiap kebijakan publik. Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan perlahan bergeser dari amanah menjadi klaim kepemilikan.

Dalam diskursus politik modern, ancaman terbesar terhadap keberlangsungan sebuah negara sering kali tidak datang dari agresi luar atau krisis ekonomi global, melainkan dari dalam ruang kemudi kekuasaan itu sendiri. Ancaman itu bernama ego penguasa yang destruktif. Ketika seorang pemimpin atau kelompok elite mulai memandang kekuasaan bukan sebagai amanah publik (public trust) melainkan sebagai hak milik absolut, maka dimulailah proses pembusukan tatanan bernegara. Ego kekuasaan yang merusak termanifestasi nyata dalam fenomena yang disebut sindrom Keangkuhan (hubris syndrome).

Hadirnya hari raya Kurban menjadi simbol dan pesan yang mendalam tidak hanya bagi setiap individu tetapi juga bagi para penguasa negeri. Mengurbankan ego kekuasaan bukan berarti melemahkan otoritas negara. Sebaliknya, justru memperkuat legitimasi kekuasaan dengan cara mengembalikannya pada fungsi utama yaitu melayani. Ego yang dikendalikan akan melahirkan kebijakan yang lebih rasional, lebih adil, dan lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat banyak.

Sebaliknya, ego yang tidak terkendali cenderung menghasilkan kebijakan yang defensif dan reaktif. Kritik dipandang sebagai ancaman, bukan masukan. Data yang tidak sesuai dengan narasi diabaikan bahkan coba dimanipulasi sedemikian rupa. Keputusan penting sering diambil dengan tergesa-gesa, bukan berdasarkan kajian yang mendalam dan hasil diskusi matang para teknokrasi, tetapi demi untuk menjaga citra kekuasaan dan kebijakan populis yang sedang dijalankan.

Dalam konteks ekonomi, dampak dari ego kekuasaan bisa sangat nyata. Ketika kebijakan lebih berorientasi pada persepsi daripada realitas, maka respons terhadap tekanan ekonomi menjadi tidak tepat sasaran. Padahal, data menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan yang signifikan, yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk partisipasi dalam ibadah kurban. Kegelisahan Masyarakat hari ini adalah fenomena rill yang tidak terbaca secara tepat.

Mengurbankan ego kekuasaan juga berarti membangun ulang relasi antara negara dan masyarakatnya. Negara tidak boleh hadir sebagai entitas yang superior, tetapi sebagai pelayan publik yang akuntabel. Warga negara bukan objek yang harus diarahkan, tetapi subjek yang harus diberdayakan. Langkah ini membutuhkan keberanian moral. Tidak mudah bagi siapa pun untuk melepaskan ego, terlebih ketika berada di posisi puncak. Namun justru di situlah makna pengorbanan menjadi relevan dan memiliki momentum yang tepat. Pengorbanan tidak pernah mudah, tetapi selalu bermakna.

Dalam praktiknya, mengurbankan ego kekuasaan bisa dimulai dari hal-hal konkret, membuka ruang kritik yang sehat, memperkuat transparansi kebijakan, menghindari personalisasi program negara, serta memastikan bahwa setiap keputusan berbasis pada data dan kebutuhan masyarakat, bukan pada kepentingan citra. Lebih jauh, juga menuntut adanya keteladanan. Pemimpin yang mampu mengendalikan ego akan menciptakan budaya birokrasi yang mengedepankan meritokrasi yang lebih sehat dan berdampak.

Idul Adha memberikan momen refleksi yang kuat dan mendalam bagi setiap insan. Apakah kekuasaan yang dijalankan hari ini sudah mencerminkan nilai pengorbanan, ataukah justru memperkuat ego yang seharusnya dikendalikan. Pertanyaan ini penting, karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas etika kekuasaan yang dijalankan.

Pada akhirnya, mengurbankan ego kekuasaan bukanlah tentang kehilangan otoritas, melainkan tentang menemukan kembali makna kepemimpinan. Bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Bahwa kepemimpinan adalah pengorbanan, bukan panggung kemuliaan diri. Sebab bangsa ini tidak kekurangan program dan kebijakan. Yang masih dibutuhkan adalah keberanian untuk merendahkan diri di hadapan kepentingan rakyat yang berdaulat.