Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memberikan insentif lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel dinilai dapat mempercepat integrasi industri nikel nasional dengan ekosistem kendaraan listrik domestik.
Pemerintah berencana mulai menyalurkan insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) pada Juni 2026 dengan kuota awal sebanyak 100.000 unit kendaraan. Kuota tersebut juga berpeluang ditambah apabila penyerapan pasar melampaui proyeksi awal.
Dalam skema yang tengah disiapkan, pemerintah akan memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk mobil listrik berbasis baterai nikel atau nickel-manganese-cobalt (NMC).
Sementara itu, mobil listrik dengan baterai nonnikel akan memperoleh PPN DTP sebesar 40%. Pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai skema baru tersebut lebih selektif dibanding kebijakan sebelumnya karena mulai membedakan insentif berdasarkan jenis teknologi baterai.
Menurut dia, langkah itu sekaligus menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang mulai mendorong penguatan hilirisasi nikel domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan listrik impor utuh atau completely built up (CBU).
Baca Juga
- LAJU Pilih Beralih ke Truk Listrik Imbas BBM Langka di Luar Jawa
- Jasa Berdikari Dapat Pembiayaan 150 Truk Listrik dari BNI Senilai Rp120 Miliar
- Mobil Listrik Masuk Tahun Pembuktian: Tanpa Insentif, Masih Bisa Melaju?
"Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Fahmi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Dia menilai kebijakan tersebut relevan dengan struktur pasar kendaraan listrik Indonesia yang terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) mencapai 56.204 unit pada 2024 dan meningkat menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.
Namun, pertumbuhan pasar masih didominasi kendaraan listrik dengan baterai lithium iron phosphate (LFP), yang bahan baku dan teknologinya belum diproduksi di dalam negeri.
Berdasarkan data wholesales Gaikindo yang diolah, penjualan EV berbasis LFP mencapai 46.814 unit atau 83,3% dari total pasar pada 2024. Sementara itu, kendaraan berbasis NMC tercatat sebanyak 9.390 unit atau 16,7%.
Pada 2025, dominasi LFP mulai menurun meski masih menguasai pasar dengan penjualan 88.344 unit atau 77,2%. Adapun penjualan kendaraan berbasis NMC meningkat menjadi 26.069 unit atau 22,8%.
Pertumbuhan kendaraan berbasis NMC juga tercatat lebih tinggi, yakni melonjak 177,6% sepanjang 2025, dibandingkan kendaraan berbasis LFP yang tumbuh 88,7%.
Menurut Fahmi, kondisi tersebut menunjukkan pasar kendaraan listrik Indonesia masih memiliki ruang besar untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya mineral domestik.
Karena itu, dia menilai kebijakan subsidi berbasis nikel menjadi penting agar pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional dapat terintegrasi dengan sektor hilirisasi mineral.
"Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," ujarnya.
Fahmi menilai pengembangan kendaraan listrik berbasis NMC menjadi strategis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang dapat diintegrasikan langsung dengan industri baterai nasional.
Berbeda dengan LFP, teknologi NMC dinilai lebih relevan untuk mendorong hilirisasi mineral domestik dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Meski demikian, Fahmi mengingatkan insentif saja tidak cukup untuk membangun industri kendaraan listrik nasional yang kuat.
Menurut dia, pemerintah juga perlu memastikan pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta transfer teknologi dari investor asing.
Dia menambahkan konsistensi roadmap hilirisasi menjadi faktor penting agar pengembangan kendaraan listrik benar-benar memberikan dampak ekonomi nasional.
Dengan pasar domestik yang besar dan dukungan sumber daya mineral strategis, Indonesia dinilai memiliki posisi tawar kuat untuk menarik investasi industri baterai dan kendaraan listrik global.
Fahmi juga menilai Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai nasional, termasuk menggandeng investor luar negeri yang memiliki teknologi pengembangan baterai berbasis NMC.
