Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial mengungkapkan sebanyak 16 Sekolah Rakyat (SR) rintisan tidak merekrut siswa atau peserta didik baru selama masa transisi menuju standardisasi bangunan permanen.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil lantaran lokasi 16 titik sekolah rintisan itu dinilai terlalu jauh dari lokasi Sekolah Rakyat permanen terdekat, sehingga tidak memungkinkan dilakukan skema penitipan siswa.
"Untuk sekolah rintisan yang tidak memungkinkan dititipkan karena lokasi Sekolah Rakyat permanen jauh, terpaksa tahun ini tidak merekrut siswa baru. Jumlahnya ada 16 Sekolah Rakyat," kata dia.
Dia menjelaskan, dalam peta jalan penataan aset ini, Kemensos menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjamin keselamatan dan kenyamanan belajar mengajar agar seluruh proses transisi berjalan dengan aman tanpa kendala teknis.
Berdasarkan formula mitigasi kementerian, wilayah yang memiliki kesiapan bangunan rintisan maupun permanen dinyatakan aman, begitu pula wilayah yang langsung mengoperasikan sekolah permanen tanpa jalur rintisan.
Sementara untuk wilayah yang memiliki sekolah rintisan namun bangunan permanennya belum siap, Kemensos memberlakukan skema pengalihan di mana siswa baru akan dititipkan di Sekolah Rakyat permanen wilayah terdekat.
Bagi belasan sekolah rintisan yang tidak merekrut siswa baru tersebut, operasional pengajaran akan difokuskan untuk menyelesaikan masa belajar peserta didik lama yang telah terdaftar pada periode sebelumnya.
Sejumlah wilayah yang mengalami penundaan rekrutmen baru tersebut di antaranya meliputi wilayah perbatasan dan kepulauan, seperti SR Rintisan 12 Anambas, SR Rintisan 32 Natuna, SR Rintisan 33 Tanjung Pinang, SR Rintisan 41 Biak Numfor, SR Rintisan 42 Sarmi, SR Rintisan 29 Jayapura, SR Rintisan 75 Jayapura, SR Rintisan 77 Merauke, SR Rintisan 76 Mimika, SR Rintisan 20 Palu, SR Rintisan 22 Sigi, serta SR Rintisan 60 Tojo Una-Una.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini mengusung konsep pengentasan kemiskinan terpadu dengan mengintegrasikan berbagai layanan unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini telah beroperasi 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan di 38 provinsi sejak Juli 2025. Fasilitas ini menampung 15.900 siswa jenjang SD hingga SMA yang didukung oleh ribuan tenaga pendidik.
Pemerintah juga sedang dalam proses membangun 101 Sekolah Rakyat permanen tahun ini, sebagai bagian dari target besar pembangunan 500 sekolah permanen hingga tahun 2029.
Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Sosial baru-baru ini mengumumkan ada penambahan 10 titik Sekolah Rakyat rintisan yang dikhususkan untuk menampung anak-anak telantar, anak jalanan, serta anak-anak yang berpotensi putus sekolah.
Baca juga: Infrastruktur digital 93 Sekolah Rakyat ditargetkan siap Juli 2026
Baca juga: Gus Ipul ajak pengasuh pesantren sukseskan program prioritas Presiden
Baca juga: Gus Ipul tegaskan pengadaan Sekolah Rakyat bebas dari korupsi
Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil lantaran lokasi 16 titik sekolah rintisan itu dinilai terlalu jauh dari lokasi Sekolah Rakyat permanen terdekat, sehingga tidak memungkinkan dilakukan skema penitipan siswa.
"Untuk sekolah rintisan yang tidak memungkinkan dititipkan karena lokasi Sekolah Rakyat permanen jauh, terpaksa tahun ini tidak merekrut siswa baru. Jumlahnya ada 16 Sekolah Rakyat," kata dia.
Dia menjelaskan, dalam peta jalan penataan aset ini, Kemensos menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjamin keselamatan dan kenyamanan belajar mengajar agar seluruh proses transisi berjalan dengan aman tanpa kendala teknis.
Berdasarkan formula mitigasi kementerian, wilayah yang memiliki kesiapan bangunan rintisan maupun permanen dinyatakan aman, begitu pula wilayah yang langsung mengoperasikan sekolah permanen tanpa jalur rintisan.
Sementara untuk wilayah yang memiliki sekolah rintisan namun bangunan permanennya belum siap, Kemensos memberlakukan skema pengalihan di mana siswa baru akan dititipkan di Sekolah Rakyat permanen wilayah terdekat.
Bagi belasan sekolah rintisan yang tidak merekrut siswa baru tersebut, operasional pengajaran akan difokuskan untuk menyelesaikan masa belajar peserta didik lama yang telah terdaftar pada periode sebelumnya.
Sejumlah wilayah yang mengalami penundaan rekrutmen baru tersebut di antaranya meliputi wilayah perbatasan dan kepulauan, seperti SR Rintisan 12 Anambas, SR Rintisan 32 Natuna, SR Rintisan 33 Tanjung Pinang, SR Rintisan 41 Biak Numfor, SR Rintisan 42 Sarmi, SR Rintisan 29 Jayapura, SR Rintisan 75 Jayapura, SR Rintisan 77 Merauke, SR Rintisan 76 Mimika, SR Rintisan 20 Palu, SR Rintisan 22 Sigi, serta SR Rintisan 60 Tojo Una-Una.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini mengusung konsep pengentasan kemiskinan terpadu dengan mengintegrasikan berbagai layanan unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini telah beroperasi 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan di 38 provinsi sejak Juli 2025. Fasilitas ini menampung 15.900 siswa jenjang SD hingga SMA yang didukung oleh ribuan tenaga pendidik.
Pemerintah juga sedang dalam proses membangun 101 Sekolah Rakyat permanen tahun ini, sebagai bagian dari target besar pembangunan 500 sekolah permanen hingga tahun 2029.
Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Sosial baru-baru ini mengumumkan ada penambahan 10 titik Sekolah Rakyat rintisan yang dikhususkan untuk menampung anak-anak telantar, anak jalanan, serta anak-anak yang berpotensi putus sekolah.
Baca juga: Infrastruktur digital 93 Sekolah Rakyat ditargetkan siap Juli 2026
Baca juga: Gus Ipul ajak pengasuh pesantren sukseskan program prioritas Presiden
Baca juga: Gus Ipul tegaskan pengadaan Sekolah Rakyat bebas dari korupsi
