Rupiah Makin Mendekati Rp 18.000 di Ujung Mei

kompas.id
2 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diproyeksikan bisa menyentuh Rp 18.000 pada akhir Mei 2026. Kombinasi dari memanasnya tensi geopolitik global, lonjakan harga minyak mentah, serta melebarnya defisit transaksi berjalan di dalam negeri memicu kekhawatiran pasar.

Pada pembukaan pasar, Selasa (26/5/2026), rupiah terus melemah hingga menyentuh level Rp 17.769 per dolar AS. Pada pagi ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar di pasar spot bahkan melonjak ke titik rekor baru Rp 17.792 per dolar AS.

Pengamat pasar komoditas dan Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, kepada wartawan hari ini mengungkapkan, depresiasi rupiah diprediksi akan semakin tinggi, terlebih dengan adanya libur nasional pekan ini, yakni libur Idul Adha, Rabu, dilanjutkan libur bersama pada Kamis.

”Besok, pasar rupiah akan tutup dan membuat pelemahan cukup tajam, (kurs rupiah terhadap dolar AS) Rp 18.000 kemungkinan akan tercapai,” katanya.

Hal ini bisa terjadi lantaran Bank Indonesia (BI) tidak dapat melakukan intervensi langsung pasar domestik, seperti pada pasar obligasi dan Surat Utang Negara (SUN) ketika libur nasional.

Adapun pada pekan ini, tekanan eksternal dari Timur Tengah kembali memanas. Pasar saat ini tengah menanti kesepakatan antara Iran dan AS, yang drafnya sudah diinisiasi lewat prakarsa Pakistan dan Oman. Namun, menurut Ibrahim, situasi berbalik di luar dugaan pasar.

Ketegangan meningkat setelah AS dilaporkan melancarkan serangan ke Iran selatan, ditambah dengan pernyataan Donald Trump yang ikut memanaskan situasi. AS menegaskan bahwa uranium Iran harus diambil alih, sebuah opsi yang mustahil disetujui pihak Iran.

Fraksi di Iran juga terpecah antara kelompok garis keras yang menginginkan perdamaian dan Garda Revolusi yang mendesak perang dilanjutkan. Pada saat yang sama, konflik di Eropa Timur juga berlanjut dengan pengeboman Ukraina, sementara Israel bersiap melanjutkan serangan di Lebanon.

Eskalasi global ini, kata Ibrahim, mengokohkan keperkasaan dolar AS sebagai aset aman (safe haven). Harga minyak mentah global pun bertahan di level tinggi. Minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) melonjak ke level 92 dolar AS per barel, demikian juga dengan minyak Brent yang kini berada di level 98 dolar AS per barel.

Dari dalam negeri, lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pembengkakan kebutuhan dolar AS untuk mengimpor minyak. Ibrahim mengingatkan, pada triwulan kedua ini, cadangan minyak nasional berpotensi menipis, sementara biaya impor makin tinggi.

Kebutuhan valuta asing yang tinggi ini bisa memperburuk pelemahan rupiah.

Baca JugaDefisit Transaksi Berjalan 2026 Berisiko Melebar, Bagaimana Nasib Rupiah?

Sejauh ini, berdasarkan laporan riset Fixed Income Daily Update dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang disusun oleh analis Jessica Tasijawa, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I-2026 mencatat defisit sebesar 9,1 miliar dolar AS akibat tingginya tekanan eksternal, perlambatan ekonomi global, dan volatilitas pasar keuangan.

Lebih jauh, defisit transaksi berjalan (current account deficit) melebar menjadi 1,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau setara 4,01 miliar dolar AS pada kuartal I-2026. Angka ini naik tajam dibandingkan triwulan IV-2025 yang hanya 0,5 miliar dolar AS. Defisit ini tercatat sebagai yang terdalam sejak triwulan III-2020.

Memburuknya kinerja neraca berjalan didorong oleh menyusutnya surplus perdagangan nonmigas Indonesia, yang anjlok dari 13 miliar dolar AS pada triwulan IV-2025 menjadi 7,98 miliar dolar AS pada triwulan I-2026.

”Penurunan tajam ekspor terjadi seiring melemahnya permintaan dari negara mitra dagang utama, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Sebaliknya, impor tetap tinggi karena kuatnya permintaan barang modal dan bahan baku,” kata Jessica.

Sektor modal dan finansial juga berbalik arah menjadi defisit 4,9 miliar dolar AS, dari sebelumnya surplus 9,0 miliar dolar AS pada kuartal sebelumnya. Hal ini mencerminkan terjadinya aliran modal keluar akibat sikap menghindari risiko global.

Baca JugaMeski BI Sudah Kerek Suku Bunga, Rupiah Masih Terjerembap di Atas Rp 17.700
Dampak terhadap sektor riil

Tekanan di sektor moneter ini mulai menjalar ke sektor riil. Menurut Ibrahim, kenaikan harga minyak dan ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor telah memicu masalah luar biasa bagi banyak perusahaan domestik.

Berdasarkan datanya, sepanjang Januari hingga Mei 2026, fenomena ini telah mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sebanyak 15.425 orang. Angka ini berpotensi merangkak naik pada bulan-bulan berikutnya.

Di sisi lain, pasar juga tengah mencermati hiruk pikuk kebijakan domestik, salah satunya terkait rencana tata kelola ekspor komoditas satu pintu lewat Badan Pengelola Investasi Danantara.

”Sentimen ini menjadi beban psikologis bagi pasar karena dapat memengaruhi penilaian lembaga pemeringkat kredit global terhadap kualitas surat utang Indonesia,” ujarnya.

Meskipun demikian, Mirae Asset Sekuritas mencatat adanya sinyal stabilisasi pada pasar obligasi pemerintah. Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun melandai ke level 6,69 persen, sementara tenor 2 tahun stabil di 6,65 persen.

"Langkah intervensi BI dan pemerintah cukup efektif menjaga daya tarik imbal hasil domestik dan meredam volatilitas berlebih di pasar sekunder," katanya.

Menghadapi tekanan musiman di triwulan II-2026, seperti repatriasi dividen tahunan dan kebutuhan valas untuk musim haji, pemerintah dan BI juga dicatat tengah menyiapkan berbagai instrumen penyelamat.

Salah satunya adalah mematangkan skema pembiayaan tambahan bagi eksportir menjelang implementasi regulasi baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang berlaku mulai 1 Juni 2026.

Baca JugaMengapa Pemerintah Tiba-tiba Membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia?

Lewat kebijakan baru ini, eksportir sektor non-migas seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan pertambangan wajib memarkir devisa hasil ekspornya di dalam negeri selama 12 bulan, dengan 50 persen di antaranya wajib dikonversi ke dalam rupiah melalui perbankan domestik.

Pemerintah menjanjikan insentif berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito DHE tersebut.

"Dalam pandangan kami, ini upaya agresif untuk memperkuat likuiditas valas domestik, mempertahankan ketahanan eksternal, dan menstabilkan rupiah di tengah badai volatilitas global yang masih tinggi," ujar Jessica.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
PT INTI Akan Ditutup, Danantara Pastikan Tak Ada PHK Karyawan
• 22 jam lalukumparan.com
thumb
BKSDA Bali Lepasliarkan Elang Dilindungi dan Puluhan Burung Sitaan ke Hutan Buleleng
• 6 jam lalupantau.com
thumb
Rumah Kini Bisa Buka Pintu Pakai Wajah, EZVIZ Bikin Smart Home Makin Canggih
• 5 jam lalutabloidbintang.com
thumb
IHSG Turun 1,23% Jelang Libur Iduladha, Saham-Saham Prajogo Justru Bangkit
• 44 menit lalukatadata.co.id
thumb
Kasus Covid Naik di Singapura, Bagaimana Kondisi di Indonesia?
• 23 jam lalucnbcindonesia.com
Berhasil disimpan.