Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pemerintah bakal mempercepat Program Listrik Desa (Lisdes) untuk tahun anggaran 2026.
Tri menyebut, anggaran Lisdes pada tahun sebelumnya telah berjalan di 1.516 lokasi, melampaui target semula yakni 1.285 lokasi, berkat dukungan anggaran biaya tambahan (ABT) yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.
Adapun untuk tahun ini, hingga 30 April 2026, realisasi Lisdes telah mencapai 1.403 lokasi atau 92,5 persen dari total target.
“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Tri dalam keterangannya pada Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (25/05/2026).
Menurutnya, keberhasilan Program Lisdes sebagai program prioritas Presiden memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.
Mengutip data Kementerian ESDM, pemerintah menargetkan 1.287.000 warga yang belum menikmati akses listrik akan segera mendapat penerangan dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari jumlah tersebut, 783.000 warga akan dialiri listrik melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan 503.000 lainnya melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), karena sudah tersedia jaringan listrik.
Baca Juga: ESDM Dapat Tambahan Anggaran Rp14 Triliun, Fokus Percepat Listrik Desa hingga Jargas
Baca Juga: Padam Listrik Sumatera Bongkar Masalah PLN, Said Didu Buka-bukaan 10 Tahun Belakangan
Program Listrik Desa merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan akses listrik ke desa-desa yang belum terlistriki, khususnya di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T). Program ini dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk membangun infrastruktur kelistrikan di daerah tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, melaporkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperoleh tambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp14 triliun dari Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2026.
Erani mengatakan dana tersebut akan diarahkan untuk sejumlah program prioritas, mulai dari elektrifikasi hingga penguatan jaringan energi nasional.
“Untuk tahun 2026 ini, ABT tambahannya Rp14 triliun. Lisdes, kemudian transmisi, pipa, tipe transmisi, serta jargas (jaringan gas),” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/05/2026).
Pemerintah menegaskan, tambahan anggaran tersebut menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan akses energi di seluruh Indonesia, terutama listrik dan gas rumah tangga.
“Khususnya itu kan yang paling penting. Karena tahun 2029 harus beres, semua rakyat harus teraliri listrik,” kata Erani.
