REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Makassar (sebelumnya di Pengadilan Negeri Sengkang) berinisial YM diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti menerima suap. Hasil itu merupakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).
Putusan tersebut dijatuhkan setelah terlapor YM terbukti menerima suap sebesar Rp1 miliar untuk memenangkan perkara kasasi dan meminjam uang sebesar Rp90 juta kepada pelapor tanpa dikembalikan. YM terbukti melanggar Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diklasifikasikan pada pelanggaran berat.
Baca Juga
Dissenting Opinion Hakim di Vonis Ibam Jadi Harapan Bagi Nadiem
Hakim Nyatakan Dissenting Opinion dalam Kasus Korupsi Minyak Pertamina
"Oleh karena itu dijatuhkan sanksi berat kepada terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat,” kata Ketua Sidang MKH Yanto dalam keterangan pada Selasa (26/5/2026).
Praktik transaksional ini bermula pada pertemuan YM dengan pelapor pada Maret 2024. Saat itu YM menjanjikan dan menyanggupi untuk memenangkan perkara di MA.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Namun, setelah enam kali uang dikirimkan dengan total nominal Rp1 miliar dan satu kali peminjaman uang sebesar Rp90 juta ke bank atas nama YM, pelapor mengetahui bahwa YM ternyata tidak pernah mengurus terkait perkara yang dimaksud. Hal itu terbukti karena nomor register dan nama majelis hakim yang dirilis pada SIPP MA tidak sesuai dengan yang YM sampaikan kepada pelapor.
"Sehingga pelapor menyampaikan laporan ke Pengadilan Tinggi Makassar, Polda Makassar, Badan Pengawasan (Bawas) MA, dan KY," ujar Yanto.
Majelis menanyakan kepada terlapor terkait upaya yang telah dilakukan untuk mengurus perkara di MA. YM mengaku tidak melakukan apapun. Ia memang sempat pergi ke Jakarta semata-mata untuk meyakinkan pelapor, tetapi ia tidak ke MA dan tidak kemana-mana.
Di hadapan majelis, YM mengakui dan sadar tidak mampu untuk mengurus perkara di tingkat kasasi. Dalam pengakuannya, terlapor menyanggupi untuk pengurusan perkara kasasi karena terdesak membutuhkan uang.
View this post on Instagram
A post shared by Republika Online (@republikaonline)
