Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan insentif bagi penulis merupakan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Purbaya mengatakan jumlah penulis di Indonesia masih terbatas, terutama untuk bidang ilmiah.
Karena itu, pemberian insentif diharapkan dapat memacu masyarakat lebih aktif menulis dan menerbitkan buku. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa mendatang.
“Nggak jangka pendek (dampaknya), jangka panjang. Mungkin setelah bukunya keluar setahun-dua tahun, yang baca jadi pintar. Yang kedua, kan lebih mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Menkeu Purbaya di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Menurut dia, kebijakan pemotongan pajak bagi penulis juga dapat memperkaya pilihan bacaan masyarakat, mulai dari buku fiksi hingga nonfiksi.
Dengan semakin banyak referensi yang tersedia, masyarakat diharapkan memperoleh sumber informasi yang lebih kredibel dibandingkan informasi di media sosial yang belum tentu terverifikasi.
“Pokoknya supaya penulis Indonesia lebih aktif menulis, karena bayar pajaknya lebih rendah,” tutur Purbaya.
Pemerintah sendiri tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi, salah satunya berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5 persen bagi profesi penulis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari realisasi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.
Selain insentif untuk penulis, pemerintah juga menyalurkan berbagai stimulus di sektor transportasi. Program itu mencakup potongan harga tiket transportasi darat dan udara saat periode libur sekolah hingga Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Pemerintah juga melanjutkan program magang nasional. Airlangga menyebut program magang nasional batch IV akan dimulai pada Juli 2026 dengan target 150 ribu peserta dan dukungan anggaran Rp4,14 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah menyiapkan program vokasi nasional bagi 220 ribu lulusan SMK serta 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp2,12 triliun.
“Ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus di kuartal II,” ujar Airlangga. (ant/rpi)
