Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan restu untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) finansial atau international financial center (IFC) di Bali. Pemerintah juga berencana mendatangkan tokoh senior dari Inggris untuk menjadi penasihat maupun mitra.
Hal ini diungkap Luhut pada acara seminar yang turut dihadiri oleh Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Senin (25/5/2026). Dia menyebut telah berdiskusi mengenai hal itu bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.
Untuk diketahui, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah ditugaskan oleh Presiden Prabowo dalam menyiapkan pengembangan IFC di Bali. Nantinya, pusat keuangan global ini akan menampung dana atau aset investor global dari SWF hingga family office.
"Kami berdiskusi dengan Rosan tadi malam dan dia bilang kepada saya, dia telah menyetujui dan telah menghubungi seseorang yang sangat senior dari Inggris untuk menjadi penasihat atau teman kami di family office," terangnya, dikutip Selasa (26/5/2026).
Luhut juga telah melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo. Pada pemerintahan sebelumnya, saat menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut merupakan figur yang sempat mendorong pengembangan family office di Indonesia.
Menurutnya, Presiden telah memberikan lampu hijau untuk pembangunan IFC dan targetnya landasan hukum segera dibahas di DPR.
Baca Juga
- Purbaya Bantah KEK Finansial di Bali Jadi Suaka Pajak Investor Global
- Airlangga Beberkan Potensi Opsi Lokasi Baru KEK Finansial di Bali
- KEK Finansial di Proyek Konglomerat
"Presiden juga sudah menyetujui pembangunan pusat keuangan internasional dan bulan ini saya kira landasan hukumnya akan didorong untuk dibahas DPR," jelasnya.
Mantan Duta Besar Singapura ini mengatakan, pengembangan IFC di Indonesia sejalan dengan gejolak perang di kawasan Timur Tengah. Dana triliunan dolar tengah mencari tempat berlabuh baru yang lebih aman dan stabil.
Untuk itu, menurutnya, Indonesia berpeluang mengembangkan IFC dengan modal stabilitas dan keamanan. Namun, pemerintah juga perlu membangun kredibilitas di mata investor. Salah satunya mengenai pengelolaan fiskal.
Dalam pertemuan dengan Prabowo, Luhut mengatakan bahwa Kepala Negara sudah berkomitmen untuk menjaga batas defisit fiskal tidak melampaui 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Jadi kami tidak berekspektasi bisa mendatangkan US$100 miliar hingga US$200 miliar semalam. Akan tetapi, apabila investor ingin menaruh dana mereka maka itu bisa membawa kredibilitas dan kepercayaan ke Indonesia. Ini dibutuhkan untuk membawa Indonesia ke kondisi yang lebih baik," ujarnya.
