PGGP Papua Barat Tegaskan Pembangunan Papua Wajib Akomodasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat

Pantau - PGGP Papua Barat menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua wajib mengakomodasi kearifan lokal masyarakat adat.

Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Provinsi Papua Barat menyampaikan sikap tersebut di tengah pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dinilai masih belum sepenuhnya selaras dengan kondisi sosial budaya masyarakat adat.

Ketua PGGP Papua Barat, Pendeta Daniel Sukan, menyatakan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghormati identitas budaya serta hak masyarakat adat.

Daniel Sukan menilai pendekatan percepatan pembangunan di Papua selama ini masih belum memahami konteks lokal sehingga perlu diperbaiki dan tidak dapat disamakan dengan wilayah lain di Indonesia.

PGGP menegaskan bahwa setiap suku dan wilayah di Papua memiliki tradisi, norma, serta pola hidup yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan wajib disesuaikan dengan karakteristik setempat.

PGGP meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum menjalankan Program Strategis Nasional di Papua agar seluruh kebijakan sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat.

Daniel Sukan menjelaskan bahwa masyarakat adat Papua memandang tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan memiliki nilai spiritual, sosial, sejarah, dan identitas yang kuat.

PGGP juga mendorong adanya dialog dengan masyarakat adat sebelum penetapan kebijakan strategis, terutama terkait sumber daya alam, investasi, dan pembangunan infrastruktur.

PGGP menilai peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses hingga ke pelosok tanpa biaya menjadi kebutuhan utama masyarakat Papua yang berdampak pada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi.

PGGP menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Papua sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat adat serta penghormatan terhadap kearifan lokal di setiap proses kebijakan.