Pemerintah mulai menyiapkan rangkaian stimulus ekonomi untuk semester II 2026. Paket kebijakan tersebut tidak hanya menyasar konsumsi masyarakat, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga pola kerja aparatur negara.
Sejumlah insentif yang diumumkan meliputi pemangkasan pajak untuk penulis buku, diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal-Tahun Baru (Nataru), subsidi tiket pesawat, program magang dan vokasi, sampai perpanjangan kebijakan Work From Home (WFH).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sebagian kebijakan itu merupakan bagian dari realisasi agenda pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat kualitas SDM nasional.
Pajak Penulis Dipangkas Jadi 1,5 PersenPemerintah resmi memangkas pajak bagi penulis dari sebelumnya 6 persen menjadi 1,5 persen melalui skema Pajak Penghasilan (PPh) final. Kebijakan tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Yang pertama tentu yang terkait dengan perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak untuk penulis diberikan PPH final sebesar 1,5 persen,” ujar Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5).
Airlangga menjelaskan fasilitas tersebut berlaku bagi penulis buku yang memiliki identitas penerbitan yang jelas.
“Siapa pun yang bikin buku. ISBN-nya jelas,” katanya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut lahir dari pertimbangan bahwa jumlah penulis ilmiah di Indonesia masih relatif terbatas. Pemerintah menilai insentif pajak dapat menjadi dorongan agar lebih banyak masyarakat dengan kompetensi tertentu mau menulis dan membagikan pengetahuan mereka.
“Jadi ini mendorong supaya orang-orang yang punya kemampuan, keahlian, mau nulis buku. Sehingga orang kita makin banyak yang lebih pintar begitu,” kata Purbaya.
Ia menilai dampaknya memang tidak langsung terasa terhadap perekonomian dalam waktu singkat. Namun, dalam jangka panjang pemerintah berharap lahir lebih banyak buku berkualitas yang dapat meningkatkan literasi masyarakat.
“Mungkin (yang dibaca) bukan buku-buku cerita aja, buku ilmiah, buku ekonomi yang bagus. Sehingga pandangan Anda nggak dikuasai oleh ekonom TikTok,” tutur Purbaya.
Menurutnya, insentif itu juga dapat mendorong produktivitas para penulis.
“Pokoknya supaya penulis Indonesia lebih aktif menulis. Karena bayar pajaknya lebih rendah,” terang Purbaya.
Diskon Transportasi untuk Libur Sekolah dan NataruPemerintah juga menyiapkan stimulus di sektor transportasi guna mendorong mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah dan Nataru.
Untuk masa libur sekolah, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 190 miliar dengan sasaran sekitar 3,07 juta penerima manfaat. Sedangkan pada periode Nataru, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 161,4 miliar untuk sekitar 2,87 juta penerima.
Stimulus ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi daerah yang biasanya meningkat pada musim liburan.
Tiket Pesawat Ekonomi Kembali Dapat PPN DTPSelain transportasi umum, pemerintah kembali menghidupkan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) bagi tiket pesawat kelas ekonomi.
Pada periode libur sekolah, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang.
Purbaya mengatakan kebijakan tersebut akan berlaku saat periode liburan pertengahan tahun.
“Jadi PPN itu PPN ditanggung pemerintah itu untuk pesawat ekonomi itu 24 Juni sampai 5 Juni Rp 472,7 miliar,” ujarnya.
Sementara pada periode Nataru, skema serupa kembali disiapkan dengan anggaran Rp 722,7 miliar yang ditargetkan menjangkau sekitar 3,7 juta penumpang.
Kebijakan PPN DTP sebelumnya beberapa kali digunakan pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat yang cenderung meningkat pada musim ramai penumpang.
Program Magang dan Vokasi DiperluasPemerintah juga mengarahkan stimulus pada peningkatan kualitas tenaga kerja. Program magang nasional batch IV dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 dengan target 150 ribu peserta dan anggaran Rp 4,14 triliun.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program vokasi nasional untuk 220 ribu lulusan SMK serta 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Total anggaran program tersebut mencapai lebih dari Rp 2 triliun.
Program ini diharapkan dapat memperkuat keterampilan tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
WFH ASN Diperpanjang Dua BulanDi sisi lain, pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara selama dua bulan ke depan.
Airlangga mengatakan evaluasi pelaksanaan WFH selama dua bulan terakhir menunjukkan hasil yang cukup positif, salah satunya terlihat dari penurunan konsumsi bahan bakar subsidi.
“Jadi yang pertama tadi kita evaluasi terkait WFH dalam 2 bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen, jadi hasilnya cukup baik,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan kebijakan lanjutan itu akan dituangkan dalam aturan masing-masing kementerian dan lembaga. Pengaturan ASN akan dilakukan Kementerian PAN-RB, pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, sektor swasta oleh Kementerian Ketenagakerjaan, serta Danantara untuk perusahaan di bawah pengelolaannya.
Paket stimulus semester II ini menunjukkan pemerintah tidak hanya berfokus mendorong konsumsi jangka pendek, tetapi juga mencoba menyasar aspek produktivitas dan penguatan kualitas SDM dalam jangka panjang.
