Mengapa Banyak PTS Kesulitan Mendapat Mahasiswa Baru?

Rektor Universitas Mercu Buana (UMB) Andi Adriansyah menyatakan penurunan jumlah mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya, melemahnya ekonomi masyarakat. 

Namun, faktor terbesar adalah kuatnya daya tarik perguruan tinggi negeri (PTN), khususnya PTNBH yang menerima mahasiswa baru dalam jumlah besar.  ”Orangtua ketika anaknya tidak diterima lewat jalur reguler PTN akan mendorong ke jalur mandiri PTN, bukan ke kampus swasta seperti dulu sebelum ada jalur mandiri,” ujarnya.

Senada, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Desri Arwen menjelaskan, jalur mandiri PTN terlalu berlebihan dalam merekrut mahasiswa sehingga mengurangi input mahasiswa baru di PTS.   

Situasi ini mengingatkan Desri pada potongan lagu ”Senyum Membawa Luka”  yang dipopulerkan pedangdut legendaris Meggy Z ”Sungguh teganya dirimu teganya… teganya… teganya… teganya…”  

Ia berharap pemerintah peduli soal ini. PTN yang menerima mahasiswa baru secara berlebihan bisa jadi  tidak melanggar karena aturannya membolehkan. ”Tetapi , ada hal yang terasa terlanggar, yakni common sense,” katanya.    

UMB dan UMT masuk dalam ratusan PTS yang mengalami penurunan mahasiswa dalam 10 tahun terakhir. Secara persentase, jumlah mahasiswa baru yang masuk ke UMB dan UMT menurun lebih dari 50 persen dibanding satu dekade silam.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko mengatakan, PTS saat ini terjebak dalam ekosistem yang tidak adil. Potensi peningkatan kualitas akademik PTS terhambat minimnya dukungan fasilitas dan subsidi dari pemerintah.  

”PTS dibiarkan membiayai operasionalnya secara mandiri dari masyarakat sehingga sulit menyaingi fasilitas riset PTN yang mendapat subsidi besar dari negara,” kata Budi. 

Terlebih lagi, selama ini, peningkatan kualitas PTS terhambat karena dana riset dan fasilitas canggih dari pemerintah hampir seluruhnya dialokasikan ke PTN.  Ia berharap PTS difokuskan pada pendidikan berbasis perdesaan untuk industrialisasi. Ini agar anak-anak desa yang berprestasi dapat berkontribusi pada industri lokal tanpa pindah ke kota.  

Dari sisi pengelola PTS, persoalan mutu juga dilihat sebagai konsekuensi dari ketimpangan sumber daya yang belum sepenuhnya adil. Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Yuda Turana menilai, PTS bekerja dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas, tetapi dituntut menghasilkan  lulusan yang sama dengan PTN. Ia mendorong agar negara memberi keberpihakan yang lebih nyata. 

”Kalau kita ingin riset Indonesia maju, ekosistem pendanaannya harus lebih inklusif. Banyak dosen PTS memiliki potensi besar, tetapi terkendala waktu, fasilitas, dan pendanaan,” kata Yuda. 

Ia mengusulkan sejumlah instrumen keberpihakan yang konkret. Pertama, hibah kompetitif riset yang lebih inklusif menjangkau PTS. Kedua, skema  matching  fund  yang mempertemukan PTS dengan industri.

Ketiga, dukungan pengembangan sumber daya manusia doktoral di lingkungan PTS. Keempat, insentif untuk publikasi dan riset kolaboratif lintas institusi. Kelima, pembukaan akses bagi PTS untuk memanfaatkan fasilitas riset nasional. 

Dalam liputan ini, Tim Jurnalisme Data Harian Kompas mengulas tiga PTS, yakni Universitas Pamulang (Unpam), Binus University, dan Telkom University. Ketiga PTS ini memiliki mahasiswa terbanyak se-Indonesia dan tren jumlah mahasiswanya terus tumbuh setiap tahun.

Rektor Unpam Nurzaman mengatakan, kampusnya sejak awal berusaha membuka akses pendidikan tinggi seluas mungkin dengan menetapkan biaya kuliah murah. Hal itu dimungkinkan karena subsidi dari Yayasan Sasmita Jaya yang menaungi Unpam.   

Yayasan ini memiliki sejumlah aktivitas bisnis yang hasilnya diinvestasikan kembali untuk membiayai fasilitas dan sarana kampus sehingga mahasiswa tidak dibebani biaya terlalu besar. 

”Pemilik yayasan sejak awal ingin membantu masyarakat kurang mampu supaya bisa kuliah. Beliau cerita tidak mudah untuk kuliah. Makanya beliau bercita-cita harus jadi orang kaya supaya bisa membantu orang miskin kuliah,” kata Nurzaman.

Sementara itu, Head of Secretary and Public Relations Telkom University Roosdiana Noor Rochmah menjelaskan, dinamika jumlah intake mahasiswa dialami banyak PTS di dalam dan luar negeri.

Lembaganya mempertahankan dan meningkatkan kinerja melalui penguatan keunggulan yang secara luas dikenal pasar sebagai perguruan tinggi berbasis teknologi. ”Keberhasilan kami sejauh ini didorong program-program kreatif yang melibatkan komunitas dan publikasi masif mengenai dampak positif riset universitas terhadap masyarakat,” ujarnya.   

Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menganalisis sejumlah data indikator pendidikan tinggi di 16 negara yang meliputi angka partisipasi pendidikan tinggi, anggaran pendidikan tinggi per kapita, produk domestik bruto per pekerja, hingga nilai ekspor teknologi tinggi.

Data ini bersumber dari dataset Bank Dunia. Negara-negara yang dianalisis mencakup Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, China, Timor Leste, Australia, Jerman, Perancis, Turki, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.

Hasil analisis memperlihatkan adanya korelasi kuat antara besarnya anggaran negara untuk pendidikan tinggi dan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi atau gross enrolment ratio (GER). Nilai koefisien korelasinya mencapai 0,86.

Singapura, yang mengalokasikan 35 persen dari belanja pendidikan pemerintah untuk pendidikan tinggi (dikti), mencatat partisipasi pendidikan tinggi (APK) 97 persen, sedangkan Australia dengan alokasi 27 persen, partisipasinya 105 persen.

Analisis Kompas menunjukkan, anggaran pendidikan tinggi tidak hanya berkorelasi dengan APK, tetapi juga berkorelasi kuat (0,82) dengan produktivitas tenaga kerja. Di Singapura yang alokasi anggaran diktinya 35 persen, PDB atau produktivitas per pekerjanya mencapai 223.022 dolar AS.

Sementara Indonesia dengan porsi 16 persen anggaran dikti, produktivitas per pekerjanya 29.217 dolar AS atau sekitar 13 persen dari produktivitas pekerja Singapura. Serupa dengan Indonesia adalah Vietnam, dengan anggaran 15 persen, produktivitas per pekerjanya 26.091 dolar AS.