JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menilai situasi di Palestina, terutama di Gaza, menunjukkan lemahnya komitmen masyarakat internasional dalam menjalankan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional secara konsisten.
Hal itu disampaikan Sugiono saat menghadiri sidang terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB bertema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/5/2026).
“Menlu RI menegaskan bahwa tantangan global saat ini bukan disebabkan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan karena prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering diterapkan secara selektif,” bunyi siaran pers Kemlu, dikutip Rabu (27/5/2026).
Baca juga: Daging Dam Jemaah Haji Indonesia Didistribusikan ke Palestina
“Indonesia menilai bahwa situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” tambahnya.
Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara atau two-state solution sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina dan Israel.
Pemerintah Indonesia menilai solusi tersebut tetap menjadi opsi utama untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan, sesuai hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.
Baca juga: Usai Ditahan Israel, Thoudy Badai Ajak Publik Terus Suarakan Palestina
Serangan Terhadap Pasukan PerdamaianDalam forum itu, Sugiono juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik.
“Untuk itu, Menlu RI tegaskan bahwa perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB mutlak harus dilakukan,” bunyi siaran pers.
Selain isu konflik, Sugiono menyinggung pentingnya penghormatan terhadap hukum laut internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS.
Baca juga: Menangis, Herman Budiyanto Sebut Penderitaannya Tak Seberapa Dibanding Rakyat Palestina
Ia mengingatkan agar jalur pelayaran internasional tidak dijadikan arena konfrontasi politik maupun alat tawar-menawar antarnegara.
Ancaman AISugiono turut menyoroti ancaman keamanan baru akibat perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan senjata otonom yang dinilai mulai mengubah pola konflik modern.
“Dalam konteks tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang,” jelas siaran pers.
Baca juga: Pemerintah Didorong Perjuangkan Kemerdekaan Palestina Usai Penangkapan WNI oleh Israel
Menurut Sugiono, reformasi diperlukan supaya Dewan Keamanan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tidak didominasi kelompok negara tertentu.
Sidang tingkat tinggi itu dipimpin Menteri Luar Negeri China selaku Presiden Dewan Keamanan PBB periode Mei 2026.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Di sela agenda sidang, Sugiono juga menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Argentina untuk membahas isu bilateral dan perkembangan kawasan.
Baca juga: Momen Idul Adha, Mendikdasmen Abdul Muti Ajak Warga Tumbuhkan Kepedulian Sosial
Ia juga melakukan pertemuan singkat dengan menteri luar negeri Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
