JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) di berbagai wilayah konflik.
Ia mengatakan serangan terhadap pasukan perdamaian tidak hanya mengancam keselamatan personel, tetapi juga dianggap sebagai serangan terhadap prinsip multilateralisme itu sendiri.
Hal itu disampaikan Sugiono saat menghadiri sidang terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB bertema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/5/2026).
“Untuk itu, Menlu RI tegaskan bahwa perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB mutlak harus dilakukan,” bunyi siaran pers, dikutip dari laman resmi Kemlu RI, Rabu (27/5/2026).
Baca juga: Menlu Sugiono di DK PBB: Gaza Jadi Cermin Gagalnya Dunia Tegakkan Hukum Internasional
Untuk diketahui, terdapat empat prajurit TNI yang gugur akibat serangan yang dialami saat menjalankan misi sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon, 24 April 2026.
Mereka adalah Kapten Inf Zulmi Aditya, Sertu M Nur Ichwan, Praka Farizal Rhomadhon, dan Kopral Rico Pramudia.
Singgung Isu PalestinaDalam kesempatan serupa, Sugiono menilai situasi di Palestina, terutama di Gaza, menunjukkan lemahnya komitmen masyarakat internasional dalam menjalankan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional secara konsisten.
Menurut Sugiono, persoalan global saat ini bukan karena Piagam PBB sudah tidak relevan, melainkan karena prinsip hukum internasional dan multilateralisme kerap diterapkan secara tebang pilih.
“Indonesia menilai bahwa situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” tegas dia.
Baca juga: Menlu Sugiono Apresiasi Pembebasan 9 WNI, Soroti Peran Presiden hingga Turkiye
Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara atau two-state solution sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina dan Israel.
Pemerintah Indonesia menilai solusi tersebut tetap menjadi opsi utama untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan, sesuai hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.
Isu Batas Wilayah LautSelain isu konflik, Sugiono menyinggung pentingnya penghormatan terhadap hukum laut internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS.
Ia mengingatkan agar jalur pelayaran internasional tidak dijadikan arena konfrontasi politik maupun alat tawar-menawar antarnegara.
Baca juga: Menlu Sugiono Kecam Tindakan Tak Manusiawi Israel kepada Relawan yang Ditahan
Sugiono turut menyoroti ancaman keamanan baru akibat perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan senjata otonom yang dinilai mulai mengubah pola konflik modern.
“Dalam konteks tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang,” jelas siaran pers.
