JAKARTA, DISWAY.ID-- Kabar baik datang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tahun ini, tercatat jumlah rukun warga (RW) dengan kategori kumuh di wilayah Ibu Kota menurun signifikan.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, jumlah RW kumuh menyusut dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026, turun 52,58 persen.
BACA JUGA:Ancol Diserbu 22 ribu Wisatawan Saat Libur Iduladha 2026, Pantai dan Dufan Jadi Destinasi Favorit
Saat ini,di Jakarta ada total 2.749 RW. Meski jumlah RW kumuh turun drastis, beragam tantangan masih muncul di lapangan, antara lain kompleksitas ruang kota, ledakan populasi, hingga persoalan klasik, yaitu legalitas lahan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut penyusutan jumlah RW kumuh patut disyukuri. Namun, ia mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri.
Evaluasi mendalam terhadap data makro dan mikro tetap diperlukan agar program tata kota ke depan tidak salah sasaran.
BACA JUGA:Wanti-wanti SPMB 2026 di Tingkat SMP dan SMA-SMK
"Secara garis besar, terjadi penurunan yang patut kita syukuri di tengah kondisi lapangan yang kian rumit akibat tekanan urbanisasi. Langkah berikutnya adalah memperdalam basis data ini untuk merancang intervensi yang jauh lebih presisi," ujar Pramono, saat menerima audiensi BPS di Balai Kota DKI, awal Mei lalu.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan klasifikasi status kumuh sebuah wilayah tidak lagi hanya mengandalkan pengamatan visual di lapangan.
BPS menerapkan kombinasi survei terestrial dengan kalibrasi teknologi citra satelit berbasis big data. Langkah digitalisasi ini untuk meminimalkan bias subjektivitas serta menghadirkan potret kondisi riil sosiologis dan geografis Jakarta.
BACA JUGA:Pria di Jaksel Nekat Curi Kabel Tembaga Menara Jamsostek Sejak 2023, Alasannya Demi Bayar Utang
Penentuan status kumuh didasarkan pada formulasi 11 indikator utama yang komprehensif, yaitu aspek tingkat kepadatan penduduk dan tata letak bangunan, kualitas fisik hunian, ventilasi, dan pasokan pencahayaan alami.
Aspek lainnya adalah aksesibilitas sanitasi lingkungan, manajemen pengelolaan sampah, dan kondisi drainase mikro, ketersediaan jaringan jalan, fasilitas penerangan jalan umum, serta ketersediaan ruang terbuka.
Ke depan, BPS bersama Pemprov DKI Jakarta menjadwalkan perluasan analisis spasial dengan melakukan metode overlay data satelit terhadap 1,904 RW.
Langkah ini untuk memetakan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaligus menyediakan dashboard data sosio-ekonomi terpadu bagi para pembuat kebijakan.
- 1
- 2
- 3
- »
