Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Jepang memutuskan menggunakan dana cadangan tahun fiskal berjalan sebesar 513,5 miliar yen atau sekitar US$3,2 miliar untuk kembali memberikan subsidi tagihan energi selama musim panas guna meredam dampak konflik di Timur Tengah.
Subsidi tersebut akan mencakup tagihan listrik dan gas pada periode Juli—September, saat permintaan pendingin ruangan meningkat. Pemerintah memperkirakan kebijakan itu dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga rata-rata sekitar 5.000 yen serta menjaga tagihan energi tetap di bawah level musim panas tahun lalu.
“Kami fokus mengurangi beban pada Agustus, ketika penggunaan listrik mencapai puncaknya,” ujar Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Ryosei Akazawa dikutip dari Kyodo News, Rabu (27/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Akazawa juga memaparkan langkah-langkah penghematan energi untuk peralatan rumah tangga dan kendaraan.
Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar 3,5 yen per kilowatt-hour (kWh) untuk listrik pada Juli dan September, serta 4,5 yen per kWh pada Agustus. Dana tersebut diambil dari cadangan anggaran sebesar 1 triliun yen yang telah dialokasikan dalam APBN awal tahun fiskal 2026.
Untuk gas, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 14 yen per meter kubik pada Juli dan September, serta 18 yen per meter kubik pada Agustus.
Program subsidi juga ditujukan untuk meringankan beban tagihan listrik bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
Jepang dalam beberapa tahun terakhir rutin memberikan subsidi listrik dan gas, terutama pada musim panas dan musim dingin ketika kebutuhan pendingin dan pemanas meningkat. Program subsidi terbaru sebelumnya diberikan pada Januari—Maret 2026.
Program tersebut pertama kali diluncurkan pada Januari 2023 sebagai respons atas lonjakan harga energi akibat invasi Rusia ke Ukraina. Hingga kini, total dana yang telah digelontorkan pemerintah untuk program subsidi energi mencapai 5,6 triliun yen, termasuk paket terbaru yang disetujui pada Selasa.
Untuk menutup penggunaan lebih dari 500 miliar yen dari dana cadangan dan mengembalikan nilai cadangan ke level 1 triliun yen, pemerintah berencana mengajukan rancangan anggaran tambahan senilai lebih dari 3 triliun yen.
Kepala Urusan Parlemen Partai Demokrat Liberal (LDP) Hiroshi Kajiyama mengatakan kepada pihak oposisi bahwa rancangan anggaran tambahan tersebut diperkirakan diajukan “sekitar pertengahan pekan depan.”
Anggaran tambahan itu juga akan mengalokasikan dana cadangan guna mengantisipasi dampak situasi di Timur Tengah, termasuk membiayai program subsidi baru untuk menjaga harga bensin tetap di level 170 yen per liter. Program tersebut kembali diberlakukan sejak pertengahan Maret 2026.
