Puncak ibadah haji tahun 2026 menjadi ujian terbesar bagi penyelenggara dan jemaah. Di fase Armuzna—Arafah, Muzdalifah, dan Mina—jutaan jemaah dari sejumlah negara berkumpul dalam ruang dan waktu yang hampir bersamaan. Pemerintah Indonesia menempatkan fase ini sebagai titik paling krusial karena menyangkut pergerakan massal; penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi; serta perlindungan jemaah, terutama kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi.
Berbagai langkah disiapkan untuk mengurangi kepadatan dan meningkatkan keselamatan, mulai dari penghentian sementara layanan bus Shalawat menjelang Armuzna, penyediaan makanan siap santap, pengoperasian skema murur dan tanazul, hingga penguatan sistem identifikasi jemaah melalui kartu Nusuk dan tanda pengenal lainnya.
1.Bagaimana kondisi pemondokan dan fasilitas jemaah menjelang puncak ibadah haji di Arafah?
2.Seberapa membantu layanan transportasi, terutama bus Shalawat, dalam menunjang kenyamanan ibadah jemaah?
3.Bagaimana pengaturan pergerakan jemaah menuju Armuzna agar tidak terjadi kepadatan?
4.Bagaimana penerapan kartu Nusuk dan sistem perlindungan jemaah selama pelaksanaan haji?
5.Bagaimana kesiapan layanan konsumsi serta pelaksanaan murur dan tanazul pada puncak haji tahun ini?
Menjelang pelaksanaan wukuf, pemerintah bersama syarikah penyedia layanan mengecek secara intensif tenda-tenda yang akan ditempati jemaah Indonesia di Arafah. Tenda-tenda putih telah berdiri lengkap dengan karpet, kasur busa, fasilitas pendingin udara, toilet, klinik, dan ruang operasional petugas. Pemerintah ingin memastikan jemaah dapat menjalani wukuf dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
Sekitar 103.000 anggota jemaah Indonesia dilayani oleh salah satu syarikah utama. Saat inspeksi dilakukan, sebagian fasilitas masih dalam tahap penyelesaian. Namun, pihak penyedia layanan menyatakan seluruh sarana akan siap digunakan beberapa hari sebelum puncak haji berlangsung. Pemerintah terus melakukan verifikasi untuk memastikan kualitas layanan sesuai kebutuhan jemaah.
Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pemasangan informasi kapasitas tenda, daftar kloter, dan daftar nama jemaah di setiap tenda. Langkah ini bertujuan mencegah jemaah kehilangan tempat menginap atau terpisah dari kelompoknya saat berada di kawasan yang dipadati jutaan orang dari sejumlah negara.
Selain kesiapan fisik tenda, petugas juga memberi perhatian pada aspek keselamatan dan kenyamanan. Penataan lingkungan tenda, kebersihan, penanda lokasi, dan akses menuju titik kumpul darurat menjadi bagian dari evaluasi. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kejelasan informasi lokasi sangat menentukan kelancaran pergerakan jemaah saat wukuf selesai dan arus manusia bergerak menuju Muzdalifah.
Bus Shalawat menjadi salah satu fasilitas yang paling dirasakan manfaatnya oleh jemaah Indonesia. Layanan ini menghubungkan hotel-hotel jemaah dengan Masjidil Haram selama 24 jam sehingga jemaah tidak perlu berjalan jauh untuk melaksanakan ibadah di masjid suci tersebut. Kehadiran bus ini membantu mengurangi kelelahan sekaligus menjaga kondisi fisik menjelang puncak haji.
Pada musim haji tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyiapkan 452 bus Shalawat yang melayani 21 rute dari lima kawasan pemondokan menuju tiga terminal utama di sekitar Masjidil Haram. Sistem penomoran rute dan kartu panduan diberikan kepada jemaah agar mereka lebih mudah mengenali jalur yang harus digunakan ketika berangkat dan pulang ke hotel.
Fasilitas ini memperlihatkan upaya penyelenggara meningkatkan aksesibilitas layanan transportasi bagi kelompok rentan.
Perhatian khusus juga diberikan kepada jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Sebanyak 52 bus dirancang dengan spesifikasi khusus, termasuk lantai yang dapat diturunkan sehingga pengguna kursi roda dapat naik dan turun tanpa harus diangkat. Fasilitas ini memperlihatkan upaya penyelenggara meningkatkan aksesibilitas layanan transportasi bagi kelompok rentan.
Meski demikian, menjelang Armuzna, layanan bus Shalawat harus dihentikan sementara selama delapan hari. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung pengaturan lalu lintas dan mobilisasi jutaan jemaah menuju lokasi puncak haji. Karena itu, jemaah diimbau memperbanyak ibadah di hotel atau masjid terdekat serta menjaga stamina agar tetap prima menghadapi rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Pergerakan jemaah menuju Armuzna merupakan operasi logistik terbesar dalam penyelenggaraan haji. Lebih dari 200.000 jemaah Indonesia harus dipindahkan dari hotel-hotel di Mekkah menuju Arafah dalam rentang waktu yang relatif singkat. Untuk itu, jadwal keberangkatan telah disusun secara rinci hingga tingkat kloter dan sektor.
PPIH menetapkan prosedur yang harus dipatuhi jemaah. Enam jam sebelum keberangkatan, jemaah diminta menyiapkan perlengkapan. Tiga jam sebelumnya mereka telah berihram, sedangkan satu jam sebelum jadwal keberangkatan jemaah harus sudah berada di lobi hotel. Disiplin terhadap jadwal dinilai menjadi kunci agar tidak terjadi keterlambatan dan penumpukan massa.
Setelah wukuf selesai, pergerakan dilanjutkan menuju Muzdalifah dan Mina. Pemerintah menerapkan skema murur bagi sebagian jemaah lansia, difabel, dan berisiko tinggi. Dalam skema ini, jemaah tidak turun di Muzdalifah, tetapi langsung menuju Mina menggunakan bus sehingga dapat mengurangi kepadatan sekaligus risiko kesehatan.
Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, penyelenggara juga menerapkan sistem cut-off time pada keberangkatan bus dari Muzdalifah. Bus akan tetap berangkat pada waktu yang telah ditentukan meskipun belum terisi penuh. Kebijakan ini diambil untuk mencegah antrean panjang yang berpotensi menimbulkan penumpukan jemaah dan mengganggu kelancaran pergerakan menuju Mina.
Aspek perlindungan jemaah mendapat perhatian besar pada penyelenggaraan haji tahun ini. Salah satu instrumen penting adalah kewajiban membawa kartu Nusuk serta identitas lain yang memuat informasi lokasi tenda dan nomor petugas. Dokumen ini menjadi pegangan utama jika jemaah tersesat atau terpisah dari rombongan saat berada di kawasan Armuzna yang sangat padat.
Selain Nusuk, pemerintah juga mengembangkan program kartu kendali bagi jemaah yang membutuhkan layanan kursi roda. Program ini dibuat untuk menghindarkan jemaah dari praktik petugas tidak resmi yang kerap menawarkan jasa dorong kursi roda tanpa izin. Dalam beberapa kasus, jemaah bahkan pernah ditinggalkan di tengah ibadah ketika terjadi razia aparat keamanan Arab Saudi.
Melalui kartu kendali, kebutuhan layanan kursi roda didata sejak awal oleh ketua kloter atau petugas sektor. Petugas resmi kemudian disiapkan di area Masjidil Haram dan terminal bus sehingga jemaah memperoleh pendampingan yang aman dan terkoordinasi. Sistem ini sekaligus melindungi jemaah dari pungutan liar dan potensi penelantaran.
Penguatan identifikasi dan perlindungan jemaah menjadi semakin penting mengingat sebagian besar jemaah Indonesia tergolong lansia atau berisiko tinggi. Dengan membawa identitas lengkap dan memanfaatkan layanan resmi, peluang jemaah memperoleh bantuan secara cepat saat menghadapi kendala di lapangan menjadi lebih besar.
Selain transportasi, konsumsi menjadi isu yang paling mendapat perhatian menjelang Armuzna. Rekayasa lalu lintas dan penutupan sejumlah ruas jalan membuat distribusi makanan konvensional sulit dilakukan. Oleh karena itu, penyelenggara menyiapkan makanan siap santap atau ready to eat yang dapat langsung dikonsumsi oleh jemaah tanpa pemanasan.
Jemaah dijadwalkan menerima enam paket makanan yang berisi nasi dan lauk, seperti rendang daging, semur ayam, kari ayam, dan gulai ayam. Paket tersebut dibagikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebelum dan sesudah fase Armuzna ketika dapur-dapur katering di Mekkah tidak dapat beroperasi akibat pembatasan lalu lintas.
Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan dua skema baru untuk mengurangi kepadatan dan melindungi kelompok rentan, yaitu murur dan tanazul. Murur memungkinkan jemaah lansia, difabel, dan berisiko tinggi langsung menuju Mina tanpa turun di Muzdalifah. Adapun tanazul memberi kesempatan kepada jemaah tertentu kembali ke hotel setelah melempar jumrah aqabah tanpa harus bermalam di tenda Mina.
Kedua skema tersebut pada dasarnya bertujuan meningkatkan keselamatan jemaah. Pemerintah menilai pendekatan ini lebih realistis untuk menghadapi tingginya proporsi jemaah lansia dan berisiko tinggi dalam kelompok haji Indonesia. Dengan pengaturan mobilitas yang lebih fleksibel serta dukungan konsumsi dan layanan dasar yang memadai, penyelenggara berharap puncak haji dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan manusiawi.
