Menlu Sugiono Serukan Reformasi PBB dan Dewan Keamanan: Suara Global South Tidak Terwakili

Menlu Sugiono berbicara pada pertemuan BRICS di New Delhi, India, Kamis (14/5/2026). (Sumber: Kemlu.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyerukan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB. Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam forum Open Debate United Nations Security Council di New York, Amerika Serikat, Selasa (26/5/2026).

Dia menilai PBB dan Dewan Keamanan PBB harus direformasi untuk menyesuaikan perkembangan tantangan zaman. Menurut dia, situasi saat ini berbeda dibanding masa pembentukan PBB setelah Perang Dunia Kedua.

"Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca-Perang Dunia Kedua," kata Sugiono dalam pesan video yang diterima KompasTV, Rabu (27/5/2026).

"Dan 80 tahun kemudian saya kira banyak perubahan yang terjadi dan kita tahu sama-sama banyak daerah-daerah ataupun titik-titik konflik di dunia ini yang tidak ter-address (tertangani, red) sepenuhnya."

Baca Juga: Israel Serang Global Sumud Flotilla di Laut Internasional, Apakah Langgar Hukum? Ini Kata Pakar PBB

Menlu Sugiono menilai perubahan dunia selama 80 tahun terakhir belum cukup direspons oleh tatanan internasional. Untuk itu, dia menekankan pentingnya reformasi sistem multilateral, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB.

Lebih lanjut, dia menyoroti Dewan Keamanan PBB yang dinilai kurang mengakomodasi negara-negara berkembang atau Global South. Menurutnya, negara-negara berkembang juga perlu mendapatkan representasi dalam lembaga internasional.

"Banyak suara-suara yang berasal dari umumnya Global South itu tidak terwakili, tadi juga disampaikan beberapa negara bahwa banyak concern yang diveto di Dewan Keamanan, ini perlu juga mendapat representasi yang baik di Dewan Keamanan," kata Sugiono.

Dalam forum Dewan Keamanan PBB tersebut, Sugiono juga menyatakan dirinya kembali menekankan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Menlu menekankan kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua-negara menjadi tuntutan yang mutlak bagi Indonesia.

Selain itu, Sugiono menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Dia menolak perairan internasional dijadikan arena konflik atau alat tekanan politik.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV