Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah upaya pemerintah memperkuat industri pertahanan nasional, Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan.
Kali ini bukan karena sepinya penerbangan komersial atau ambisi menjadikannya pusat aerocity nasional, melainkan karena munculnya peluang menjadikan Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 di kawasan Asia.
Gagasan yang mencuat setelah pertemuan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan pejabat pertahanan Amerika Serikat itu membuka ruang baru bagi Indonesia dalam peta industri aviasi global. Namun di saat bersamaan, rencana tersebut juga memantik diskusi panjang tentang arah politik luar negeri Indonesia, posisi strategis Kertajati dalam percaturan Indo-Pasifik, hingga risiko geopolitik yang mungkin ikut membayangi.
Bagi pemerintah, peluang itu dipandang sebagai bagian dari transformasi industri pertahanan nasional dan penguatan kapasitas aviasi dalam negeri. Akan tetapi bagi sejumlah pengamat, langkah tersebut perlu dikawal secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa Indonesia sedang bergerak terlalu dekat ke orbit kepentingan pertahanan negara besar.
Di balik perdebatan itu, tersimpan pertanyaan lebih besar: mampukah Indonesia memanfaatkan momentum ini sebagai lompatan industri nasional tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang selama puluhan tahun menjadi fondasi diplomasi luar negeri republik?
Dari Ruang Bilateral ke Sorotan PublikPembicaraan mengenai Kertajati bermula dari penjelasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (19/5/2026). Dalam forum tersebut, Sjafrie mengungkapkan serangkaian komunikasi strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait kerja sama pertahanan.
Dia menceritakan pertemuan bilateral empat mata dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat dalam forum Asean Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) tahun 2025. Menurut Sjafrie, pihak Amerika Serikat menyampaikan dukungan terhadap pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia, khususnya karena Indonesia dinilai menganut strategi “defensive active” atau pertahanan aktif yang berorientasi menjaga wilayah dan rakyatnya sendiri.
Dalam penjelasannya, Sjafrie menyebut Amerika Serikat kemudian menawarkan berbagai bentuk kerja sama, mulai dari akses pendidikan dan pelatihan, latihan gabungan, kerja sama intelijen, hingga peluang pengembangan pusat pemeliharaan pesawat Hercules/C-130 di Indonesia.
“Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara Asean, dia menawarkan bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami,” ujar Sjafrie di hadapan anggota DPR.
Sekadar informasi, pesawat Hercules selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung angkutan militer di banyak negara. Selain digunakan untuk operasi logistik, Hercules juga sering dipakai dalam operasi bantuan kemanusiaan, pengangkutan pasukan, hingga evakuasi bencana.
Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam pengoperasian Hercules. Berdasarkan data TNI AU dan berbagai publikasi pertahanan internasional, Indonesia menjadi salah satu operator terbesar pesawat C-130 di Asia Tenggara. Armada tersebut digunakan untuk mendukung operasi militer, distribusi logistik ke wilayah terpencil, hingga penanganan bencana alam.
Kebutuhan pemeliharaan pesawat jenis ini sangat besar. Menurut data Lockheed Martin sebagai produsen Hercules, lebih dari 2.600 unit C-130 telah dioperasikan di lebih dari 70 negara selama beberapa dekade terakhir. Biaya maintenance dan overhaul pesawat militer strategis seperti Hercules juga sangat tinggi dan membutuhkan fasilitas teknis khusus.
Oleh karena itu, apabila Indonesia benar-benar menjadi pusat MRO Hercules regional, maka posisi strategis Indonesia dalam rantai industri pertahanan global berpotensi meningkat signifikan.
