JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) agar lebih representatif dan demokratis. Salah satu yang disoroti merupakan penggunaan hak veto di DK PBB.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, RI mendorong DK PBB berjalan sesuai perkembangan zaman. Hal ini dilakukan mengingat suara dari negara berkembang (global south) masih belum terwakili.
"Karena banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili. Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan," ujar Sugiono, Rabu (27/5/2026).
Reformasi tersebut diperlukan agar PBB tetap relevan menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Ia mengingatkan bahwa pembentukan PBB pasca-Perang Dunia II bertujuan menciptakan perdamaian antarbangsa.
"Kita tidak ingin PBB kehilangan relevansinya tapi kita semua ingin bahwa PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global," kata Sugiono.
