Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengkritik penerapan hukum internasional yang dinilai masih sarat standar ganda, terutama dalam penanganan konflik Palestina di Gaza. Kritik itu disampaikan Sugiono dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Selasa (26/5).
Menurut Sugiono, situasi di Gaza mencerminkan kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip multilateralisme dan hukum internasional secara adil dan konsisten. Ia menilai tantangan global saat ini bukan disebabkan Piagam PBB kehilangan relevansi, tetapi karena implementasinya yang kerap diterapkan secara selektif..
“Situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” kata Sugiono.
Indonesia, kata Sugiono, menegaskan dukungan terhadap Solusi Dua Negara yang berlandaskan hukum internasional dan resolusi PBB sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Sugiono juga mengecam meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB. Menurut dia, serangan tersebut merupakan ancaman terhadap prinsip multilateralisme dan menunjukkan urgensi perlindungan terhadap personel penjaga perdamaian internasional.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS, guna memastikan jalur pelayaran strategis dunia tidak berubah menjadi arena konflik.
Dalam forum tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang.
“Dunia tidak memerlukan hierarki baru, melainkan pembaruan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara,” ujar Sugiono.
