Surabaya (ANTARA) - Di sebuah ruang kelas di Kota Surabaya, percakapan pada hari Kamis tak lagi sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia.
Di antara deretan meja dan papan tulis, terdengar upaya pelan namun konsisten untuk menghidupkan kembali kosakata Jawa yang mulai jarang dipakai dalam keseharian anak-anak kota.
Pada hari itu, ada program “Kamis Mlipis” yang menempatkan bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan jembatan ingatan, identitas, sekaligus kebanggaan yang tengah diuji oleh perubahan zaman.
Program “Kamis Mlipis” hadir sebagai salah satu ikhtiar dunia pendidikan untuk menjawab tantangan besar: bagaimana menjaga bahasa ibu tetap hidup di tengah derasnya arus globalisasi dan budaya digital.
Namun di balik kesederhanaan gagasan itu, tersimpan kerja panjang kebijakan, dinamika sosial, hingga tarik menarik antara pelestarian budaya dan realitas keberagaman di ruang sekolah modern.
Baca juga: Badan Bahasa salurkan bantuan pemerintah untuk perkuat sastra daerah
Akar budaya
Kamis Mlipis tidak lahir dari ruang kosong. Program ini merupakan bagian dari strategi revitalisasi bahasa daerah yang secara nasional menyasar ratusan bahasa dan dialek di berbagai provinsi.
Data Kementerian Pendidikan menunjukkan sedikitnya 105 bahasa dan dialek telah menjadi sasaran revitalisasi dalam beberapa tahun terakhir, sebagai respons atas menurunnya penggunaan bahasa ibu di kalangan generasi muda.
Di tingkat lokal, Surabaya menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam implementasi kebijakan ini. Penguatan bahasa Jawa di sekolah diperkuat melalui regulasi daerah yang menetapkan bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib di jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama.
Kebijakan ini menjadi fondasi formal yang membuat program seperti Kamis Mlipis tidak sekadar kegiatan tambahan, tetapi masuk dalam sistem pembelajaran.
Momentum pengakuan nasional melalui penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) mempertegas posisi Surabaya sebagai salah satu simpul penting pelestarian bahasa ibu di Indonesia. Penghargaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa upaya di tingkat kota memiliki resonansi dalam agenda kebudayaan nasional.
Baca juga: Dispendik Jatim imbau SMA/SMK gunakan bahasa daerah sepekan sekali
Penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu diserahkan dalam puncak Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) yang digelar di Gedung Garuda, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Senin (25/5/2026).
Namun, di balik pencapaian itu, pertanyaan yang lebih dalam mulai muncul. Apakah regulasi dan penghargaan cukup untuk memastikan bahasa daerah benar benar hidup dalam keseharian generasi muda, atau hanya hadir dalam bentuk program yang terjadwal dan seremonial.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Febrina Kusumawati menerima Penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) dari Kemendikdasmen atas komitmen pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pendidikan dan pelibatan masyarakat. Penghargaan diberikan pada puncak Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) di Gedung Garuda, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Senin (25/5/2026). (ANTARA-HO/Diskominfotik Surabaya)
Identitas baru
Dalam praktiknya, Kamis Mlipis mengubah ritme sekolah pada satu hari khusus dalam sepekan. Guru dan siswa didorong menggunakan bahasa Jawa dalam interaksi sehari hari, mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga percakapan informal di lingkungan sekolah.
Di beberapa sekolah, pendekatan ini diperluas melalui kegiatan kreatif seperti cerita rakyat, geguritan, hingga pertunjukan budaya sederhana.
Di era digital, program ini juga merambah ruang media sosial sekolah. Dokumentasi kegiatan berbahasa Jawa menjadi konten edukatif yang tidak hanya ditujukan untuk siswa, tetapi juga untuk membangun ekosistem kebudayaan yang lebih luas. Bahasa tidak lagi berhenti di dalam kelas, tetapi bergerak ke ruang publik digital yang menjadi habitat utama generasi muda.
Pendekatan semacam ini memiliki nilai strategis. Di banyak negara, pelestarian bahasa daerah yang berhasil biasanya tidak hanya bertumpu pada kurikulum, tetapi juga pada pembiasaan sosial dan dukungan ekosistem budaya.
Pengalaman beberapa negara seperti Jepang dengan dialek lokalnya atau Wales dengan revitalisasi bahasa Welsh menunjukkan bahwa bahasa bertahan ketika ia menjadi bagian dari kehidupan, bukan sekadar mata pelajaran.
Namun keberhasilan Kamis Mlipis tidak hanya diukur dari seberapa sering bahasa Jawa digunakan, tetapi juga dari seberapa jauh ia mampu membangun rasa memiliki tanpa menciptakan jarak sosial baru di ruang pendidikan.
Baca juga: Wamendikdasmen: Bahasa daerah harus masuk dalam ekosistem AI
Pelestarian inklusi
Di balik semangat pelestarian, Kamis Mlipis menyimpan tantangan yang tidak sederhana. Kota besar seperti Surabaya memiliki karakter masyarakat yang beragam. Tidak semua siswa memiliki latar belakang budaya Jawa atau kemampuan bahasa yang sama.
Dalam konteks ini, kebijakan yang bersifat wajib berpotensi menimbulkan ketimpangan pengalaman belajar jika tidak dirancang secara adaptif.
Sejumlah kajian akademik dari lingkungan pendidikan, termasuk dari Universitas Airlangga (Unair), menyoroti pentingnya pendekatan yang inklusif dalam pembelajaran bahasa daerah. Bahasa ibu memang penting untuk identitas, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan keberagaman siswa agar tidak berubah menjadi beban psikologis atau sosial.
Risiko lain yang mengemuka adalah ketika bahasa daerah mulai terhubung dengan sistem penilaian formal. Jika kemampuan berbahasa Jawa memengaruhi evaluasi akademik tanpa fleksibilitas yang memadai, maka ada kemungkinan muncul rasa tertekan bagi siswa yang tidak memiliki dasar bahasa tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berlawanan dengan tujuan awal pelestarian, yakni menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa.
Tantangan lainnya terletak pada keberlanjutan. Program seperti Kamis Mlipis membutuhkan konsistensi, pelatihan guru, materi ajar yang relevan, serta dukungan keluarga. Tanpa sinergi di luar sekolah, bahasa daerah berisiko hanya hidup dalam ruang formal yang terbatas waktu.
Di sisi lain, ada peluang besar yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Pembelajaran bahasa daerah dapat diarahkan menjadi pengalaman yang menyenangkan melalui seni, permainan, dan teknologi digital. Pendekatan ini bukan hanya membuat siswa lebih mudah menerima bahasa, tetapi juga menghapus kesan bahwa bahasa daerah adalah beban akademik.
Keterlibatan keluarga dan komunitas juga menjadi kunci penting. Bahasa yang hidup di rumah akan jauh lebih kuat dibanding bahasa yang hanya hadir di sekolah. Ketika orang tua, lingkungan, dan sekolah bergerak seirama, bahasa daerah tidak lagi sekadar materi pelajaran, tetapi menjadi praktik sosial yang alami.
Penutup dari seluruh dinamika ini mengarah pada satu pertanyaan mendasar. Apakah Kamis Mlipis akan menjadi simbol keberhasilan revitalisasi bahasa daerah yang hidup, atau sekadar ritual pendidikan yang perlahan kehilangan makna ketika tidak lagi diawasi kebijakannya?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya bergantung pada pemerintah kota atau sekolah, tetapi pada kemampuan semua pihak menjadikan bahasa sebagai ruang hidup bersama, bukan sekadar program yang datang dan pergi setiap pekan.
Bahasa akan bertahan bukan karena diwajibkan, tetapi karena dirasakan sebagai milik bersama yang layak dirawat setiap hari.
Baca juga: Kemendikdasmen siap gelar PPN XIV perkuat ekosistem sastra kebahasaan
Di antara deretan meja dan papan tulis, terdengar upaya pelan namun konsisten untuk menghidupkan kembali kosakata Jawa yang mulai jarang dipakai dalam keseharian anak-anak kota.
Pada hari itu, ada program “Kamis Mlipis” yang menempatkan bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan jembatan ingatan, identitas, sekaligus kebanggaan yang tengah diuji oleh perubahan zaman.
Program “Kamis Mlipis” hadir sebagai salah satu ikhtiar dunia pendidikan untuk menjawab tantangan besar: bagaimana menjaga bahasa ibu tetap hidup di tengah derasnya arus globalisasi dan budaya digital.
Namun di balik kesederhanaan gagasan itu, tersimpan kerja panjang kebijakan, dinamika sosial, hingga tarik menarik antara pelestarian budaya dan realitas keberagaman di ruang sekolah modern.
Baca juga: Badan Bahasa salurkan bantuan pemerintah untuk perkuat sastra daerah
Akar budaya
Kamis Mlipis tidak lahir dari ruang kosong. Program ini merupakan bagian dari strategi revitalisasi bahasa daerah yang secara nasional menyasar ratusan bahasa dan dialek di berbagai provinsi.
Data Kementerian Pendidikan menunjukkan sedikitnya 105 bahasa dan dialek telah menjadi sasaran revitalisasi dalam beberapa tahun terakhir, sebagai respons atas menurunnya penggunaan bahasa ibu di kalangan generasi muda.
Di tingkat lokal, Surabaya menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam implementasi kebijakan ini. Penguatan bahasa Jawa di sekolah diperkuat melalui regulasi daerah yang menetapkan bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib di jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama.
Kebijakan ini menjadi fondasi formal yang membuat program seperti Kamis Mlipis tidak sekadar kegiatan tambahan, tetapi masuk dalam sistem pembelajaran.
Momentum pengakuan nasional melalui penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) mempertegas posisi Surabaya sebagai salah satu simpul penting pelestarian bahasa ibu di Indonesia. Penghargaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa upaya di tingkat kota memiliki resonansi dalam agenda kebudayaan nasional.
Baca juga: Dispendik Jatim imbau SMA/SMK gunakan bahasa daerah sepekan sekali
Penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu diserahkan dalam puncak Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) yang digelar di Gedung Garuda, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Senin (25/5/2026).
Namun, di balik pencapaian itu, pertanyaan yang lebih dalam mulai muncul. Apakah regulasi dan penghargaan cukup untuk memastikan bahasa daerah benar benar hidup dalam keseharian generasi muda, atau hanya hadir dalam bentuk program yang terjadwal dan seremonial.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Febrina Kusumawati menerima Penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) dari Kemendikdasmen atas komitmen pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pendidikan dan pelibatan masyarakat. Penghargaan diberikan pada puncak Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) di Gedung Garuda, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Senin (25/5/2026). (ANTARA-HO/Diskominfotik Surabaya)
Identitas baru
Dalam praktiknya, Kamis Mlipis mengubah ritme sekolah pada satu hari khusus dalam sepekan. Guru dan siswa didorong menggunakan bahasa Jawa dalam interaksi sehari hari, mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga percakapan informal di lingkungan sekolah.
Di beberapa sekolah, pendekatan ini diperluas melalui kegiatan kreatif seperti cerita rakyat, geguritan, hingga pertunjukan budaya sederhana.
Di era digital, program ini juga merambah ruang media sosial sekolah. Dokumentasi kegiatan berbahasa Jawa menjadi konten edukatif yang tidak hanya ditujukan untuk siswa, tetapi juga untuk membangun ekosistem kebudayaan yang lebih luas. Bahasa tidak lagi berhenti di dalam kelas, tetapi bergerak ke ruang publik digital yang menjadi habitat utama generasi muda.
Pendekatan semacam ini memiliki nilai strategis. Di banyak negara, pelestarian bahasa daerah yang berhasil biasanya tidak hanya bertumpu pada kurikulum, tetapi juga pada pembiasaan sosial dan dukungan ekosistem budaya.
Pengalaman beberapa negara seperti Jepang dengan dialek lokalnya atau Wales dengan revitalisasi bahasa Welsh menunjukkan bahwa bahasa bertahan ketika ia menjadi bagian dari kehidupan, bukan sekadar mata pelajaran.
Namun keberhasilan Kamis Mlipis tidak hanya diukur dari seberapa sering bahasa Jawa digunakan, tetapi juga dari seberapa jauh ia mampu membangun rasa memiliki tanpa menciptakan jarak sosial baru di ruang pendidikan.
Baca juga: Wamendikdasmen: Bahasa daerah harus masuk dalam ekosistem AI
Pelestarian inklusi
Di balik semangat pelestarian, Kamis Mlipis menyimpan tantangan yang tidak sederhana. Kota besar seperti Surabaya memiliki karakter masyarakat yang beragam. Tidak semua siswa memiliki latar belakang budaya Jawa atau kemampuan bahasa yang sama.
Dalam konteks ini, kebijakan yang bersifat wajib berpotensi menimbulkan ketimpangan pengalaman belajar jika tidak dirancang secara adaptif.
Sejumlah kajian akademik dari lingkungan pendidikan, termasuk dari Universitas Airlangga (Unair), menyoroti pentingnya pendekatan yang inklusif dalam pembelajaran bahasa daerah. Bahasa ibu memang penting untuk identitas, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan keberagaman siswa agar tidak berubah menjadi beban psikologis atau sosial.
Risiko lain yang mengemuka adalah ketika bahasa daerah mulai terhubung dengan sistem penilaian formal. Jika kemampuan berbahasa Jawa memengaruhi evaluasi akademik tanpa fleksibilitas yang memadai, maka ada kemungkinan muncul rasa tertekan bagi siswa yang tidak memiliki dasar bahasa tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berlawanan dengan tujuan awal pelestarian, yakni menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa.
Tantangan lainnya terletak pada keberlanjutan. Program seperti Kamis Mlipis membutuhkan konsistensi, pelatihan guru, materi ajar yang relevan, serta dukungan keluarga. Tanpa sinergi di luar sekolah, bahasa daerah berisiko hanya hidup dalam ruang formal yang terbatas waktu.
Di sisi lain, ada peluang besar yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Pembelajaran bahasa daerah dapat diarahkan menjadi pengalaman yang menyenangkan melalui seni, permainan, dan teknologi digital. Pendekatan ini bukan hanya membuat siswa lebih mudah menerima bahasa, tetapi juga menghapus kesan bahwa bahasa daerah adalah beban akademik.
Keterlibatan keluarga dan komunitas juga menjadi kunci penting. Bahasa yang hidup di rumah akan jauh lebih kuat dibanding bahasa yang hanya hadir di sekolah. Ketika orang tua, lingkungan, dan sekolah bergerak seirama, bahasa daerah tidak lagi sekadar materi pelajaran, tetapi menjadi praktik sosial yang alami.
Penutup dari seluruh dinamika ini mengarah pada satu pertanyaan mendasar. Apakah Kamis Mlipis akan menjadi simbol keberhasilan revitalisasi bahasa daerah yang hidup, atau sekadar ritual pendidikan yang perlahan kehilangan makna ketika tidak lagi diawasi kebijakannya?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya bergantung pada pemerintah kota atau sekolah, tetapi pada kemampuan semua pihak menjadikan bahasa sebagai ruang hidup bersama, bukan sekadar program yang datang dan pergi setiap pekan.
Bahasa akan bertahan bukan karena diwajibkan, tetapi karena dirasakan sebagai milik bersama yang layak dirawat setiap hari.
Baca juga: Kemendikdasmen siap gelar PPN XIV perkuat ekosistem sastra kebahasaan
