Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan pemerintah terus berupaya untuk memberikan akses pendidikan untuk seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang tinggal didaerah terpencil seperti Pulau Arar, Papua Barat. Dia mengingatkan hal itu bertujuan agar anak Indonesia tidak boleh kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena faktor kesulitan ekonomi.
"Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena memiliki kesulitan ekonomi, kemampuan intelektual, keterbatasan fisik, atau berada di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar ini. Ini adalah amanat yang sungguh-sungguh kami tunaikan semaksimal mungkin," kata Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2026).
Hal tersebut diungkapkan olehnya saat berkunjung ke Pulau Arar, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (27/5).
Untuk itu, Kemendikdasmen pun menjadikan sekolah terdampak bencana, sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), serta sekolah dengan kerusakan fisik berat sebagai prioritas program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026. Selain pembangunan fisik sekolah, pemerintah juga menjalankan sejumlah kebijakan untuk memperluas akses pendidikan di daerah terpencil.
Dia menjelaskan terdapat lima model layanan pendidikan yang terus diperkuat, yakni:
1. Pendidikan jarak jauh (PJJ).
2. Sekolah satu atap.
3. Sekolah terbuka berbasis komunitas belajar.
4. Pendidikan kesetaraan.
5. Kursus dan pelatihan.
Menurutnya, berbagai model tersebut dirancang agar layanan pendidikan dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di daerah.
"Kita merasakan semangat yang sama untuk memajukan pendidikan di Tanah Air. Mari bersama-sama kita bangkitkan semangat agar anak-anak kita dapat tumbuh menjadi generasi emas Indonesia 2045," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya Adolof Kambuaya mengatakan bahwa kunjungan Mendikdasmen ke Pulau Arar menjadi momen penting bagi masyarakat sekitar.
"Ini pertama kali menteri bisa sampai di Pulau Arar," kata Adolof.
Dia menjelaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki sekitar 160 ribu peserta didik, lebih dari 1.200 sekolah, dan sekitar 10 ribu guru yang tersebar di lebih dari 900 kampung. Karena itu, tantangan pemerataan layanan pendidikan di wilayah tersebut membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari pemerintah pusat maupun daerah.
Dampak program pendidikan pemerintah dirasakan langsung oleh murid di Pulau Arar. Meske Salomina Sosir, murid SMA Unimuda Pulau Arar, mengaku selama bertahun-tahun belajar di bangunan sekolah yang rusak dan kurang layak.
Namun melalui program revitalisasi, kondisi sekolah kini berubah total dengan ruang belajar yang telah direnovasi dan dibangun kembali.
Meske mengatakan sebelumnya banyak murid yang enggan datang ke sekolah karena kondisi bangunan yang tidak nyaman. Kini, setelah ruang kelas diperbaiki, murid mulai kembali aktif mengikuti pembelajaran.
"Pembangunan sudah selesai satu bulan lalu. Kelasnya sudah dimanfaatkan, sudah bisa belajar. Perasaannya sangat gembira. Setiap hari kalau pagi belum ada guru, pasti kita murid pertama datang," ungkapnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Pulau Arar.
"Terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto beserta Bapak Menteri Abdul Mu'ti. Kiranya atas berkat yang Bapak berikan kepada kami di sekolah SMA Unimuda Pulau Arar, dapat menunjang murid-murid untuk bisa belajar dan bersenang-senang," pungkasnya Meske.
Sebagai informasi tambahan, penerima manfaat revitalisasi lainnya adalah SD Inpres 27 Kabupaten Sorong yang menerima bantuan pembangunan toilet, ruang UKS, dan rumah dinas guru. Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu'ti disambut antusias oleh guru dan murid sekolah sebelum meninjau langsung fasilitas yang telah dibangun dan siap dimanfaatkan.
Abdul Mu'ti kemudian meresmikan hasil revitalisasi tersebut sebagai bagian dari upaya menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih layak dan mendukung proses belajar mengajar di wilayah terpencil Papua.
(prf/ega)
