Pantau - Iran dilaporkan telah menyusun draf kerangka kerja awal nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Amerika Serikat yang menuntut pencabutan blokade angkatan laut dan penarikan militer AS di sekitar wilayah Iran sebagai syarat pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Laporan tersebut disampaikan sejumlah media pada Rabu (27/5) dengan mengutip stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB TV.
Dalam draf itu, Iran berkomitmen memulihkan pelayaran komersial melalui Selat Hormuz ke tingkat sebelum perang dalam waktu satu bulan serta mengelola lalu lintas kapal bersama Oman.
AS Diminta Cabut Blokade Laut IranLaporan media menyebut kapal militer tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut.
Sebagai bagian dari draf MoU, Amerika Serikat disebut setuju mencabut blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan mengakui pengelolaan lalu lintas maritim Selat Hormuz oleh Iran bersama Oman.
Selain itu, AS juga disebut menerima rute pelayaran yang ditentukan Teheran serta menarik pasukan dari wilayah sekitar Iran.
Setiap kesepakatan final yang dicapai dalam masa negosiasi 60 hari disebut akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bersifat mengikat.
Laporan itu juga menyebut Iran tidak akan mengambil langkah apa pun tanpa “verifikasi nyata”.
Iran dan AS Targetkan Kesepakatan DamaiJuru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei sebelumnya mengonfirmasi bahwa Iran dan Amerika Serikat tengah bekerja untuk memfinalisasi MoU terkait pengakhiran perang.
“Niat awal kami adalah pertama-tama, menyepakati sebuah MoU yang terdiri dari 14 klausul,” ungkap Baghaei.
Ia mengatakan kedua pihak menargetkan kesepakatan akhir dapat tercapai dalam waktu 30 hingga 60 hari.
Kesepakatan tersebut mencakup penghentian serangan maritim AS dan pencairan aset-aset Iran yang dibekukan.
Iran, AS, dan Israel diketahui mencapai gencatan senjata pada 8 April setelah konflik berlangsung selama 40 hari.
Delegasi Iran dan AS kemudian menggelar perundingan damai di Islamabad, Pakistan, pada 11 hingga 12 April, namun belum menghasilkan kesepakatan final.
