Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Keuangan mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 8,80 juta penerima manfaat di seluruh penjuru daerah Provinsi Jawa Timur.
Total anggaran yang telah digelontorkan kas negara untuk membiayai program prioritas pemerintah itu mencapai Rp7 triliun hingga akhir April lalu.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam mengungkapkan bahwa total keseluruhan penerima manfaat MBG di wilayah setempat terdiri atas 7,12 juta peserta didik dan 1,68 juta nonpeserta didik.
Selain lebih dari 8 juta masyarakat yang telah menerima manfaat program MBG, Saiful juga menjelaskan terdapat hampir 5 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah berdiri di seluruh Provinsi Jawa Timur.
"Jumlah SPPG terus bertambah hingga mencapai 4.461 SPPG, sejumlah 3.890 yang telah beroperasi dan 571 dalam persiapan," ungkapnya.
Dampak kumulatif dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diklaim telah berhasil menggerakkan roda perekonomian di kawasan regional.
Baca Juga
- KPK Soroti Potensi Penyimpangan MBG, Mengapa Belum Masuk Tahap Penindakan?
- BGN Ungkap Dampak Efisiensi: Distribusi MBG jadi 5 Hari, Libur Tidak Dapat
- BGN Masih Setop Sementara 1.152 Dapur MBG, Ini Alasannya
Hasilnya, ratusan ribu masyarakat dan produsen lokal tercatat menjadi tenaga kerja dan pemasok seluruh rangkaian persiapan dan penyaluran MBG di Jawa Timur.
"Program ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 163.251 petugas, dan menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan 22.513 supplier UMKM, koperasi, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) dan supplier lainnya," tuturnya.
Saiful menyatakan bahwa penganggaran MBG diatur secara terpusat oleh negara melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Meski SPPG telah tersebar di segenap provinsi di Tanah Air, seluruh pembiayaan operasional dari penyediaan MBG tetap berakar dari pemerintah pusat lewat skema reimburse.
"Jadi, sebetulnya pola dari penganggaran MBG ini secara terpusat dikelola oleh Badan Gizi Nasional, walaupun lokasi dari SPPG-nya itu tersebar di seluruh provinsi termasuk yang ada di Jawa Timur," ungkapnya.
Saiful menjelaskan manajemen SPPG terlebih dahulu menjalankan operasional layanan MBG, selanjutnya mengajukan laporan penggantian biaya kepada BGN. Usai proses verifikasi selesai, dana akan langsung dikirimkan kepada masing-masing SPPG.
"SPPG mengoperasikan dulu, setelah itu diajukan reimburse-nya, baru kemudian dikirim dari BGN pusat ke masing-masing SPPG," jelasnya.
Mengenai total anggaran yang digelontorkan untuk operasional MBG di Provinsi Jawa Timur, Saiful mengungkapkan bahwa hingga akhir April 2026 secara kasar mencapai sekitar Rp7 triliun.
Namun, ia mengakui data detail mengenai penganggaran tersebut masih harus ditarik secara khusus karena pengelolaan anggaran MBG dilakukan sepenuhnya oleh BGN.
"Yang sudah digelontorkan oleh BGN untuk membiayai operasional SPPG yang ada di Jawa Timur itu sekitar Rp7 triliun, roughly sampai dengan akhir April, tapi itu yang menggelontorkan langsung dari BGN pusat," pungkasnya.
