Jakarta, VIVA – Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) mengatakan, pihaknya mendorong institusi terkait, mulai dari penyelenggara konferensi hingga otoritas akademik, untuk segera melakukan audit menyeluruh, merespons dugaan riset palsu oleh sejumlah pihak demi travel grant.
Sebelumnya di media massa dikabarkan bahwa ada yang menggunakan riset kedokteran berbasis AI yang tidak valid demi memperoleh travel grant untuk konferensi di luar negeri.
Merespons hal tersebut, Ketua MGBKI dr Budi Iman Santoso di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya menyampaikan keprihatinan mendalam atas munculnya dugaan pelanggaran integritas akademik dan riset yang melibatkan nama warga Indonesia dalam forum ilmiah internasional.
"Ilmu kedokteran hanya dapat berdiri di atas kebenaran, kejujuran, etika, dan tanggung jawab akademik," kata Budi.
- Instagram/@w.o.d.d
Oleh karena itu, katanya, segala bentuk fabrikasi data, falsifikasi hasil penelitian, plagiarisme, pemalsuan identitas, pencatutan afiliasi, manipulasi kepengarangan, serta penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk menciptakan karya ilmiah fiktif merupakan pelanggaran serius terhadap martabat ilmu pengetahuan dan tidak dapat ditoleransi.
Namun demikian, pihaknya juga menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa melalui mekanisme yang adil, transparan, independen, proporsional, dan berbasis bukti. MGBKI tidak mendorong penghakiman di ruang publik, persekusi personal, maupun penyebaran data pribadi.
"Yang harus ditegakkan adalah kebenaran ilmiah, bukan kegaduhan," dia mengingatkan.
Dia menjelaskan, institusi terkait perlu segera melakukan audit ilmiah dan etik secara menyeluruh, antara lain pengecekan keabsahan data dan raw data penelitian; persetujuan etik penelitian; validitas lokasi, subjek, dan metode penelitian; penggunaan kecerdasan buatan dalam penyusunan karya ilmiah; hingga kemungkinan penerimaan travel grant, award atau keuntungan akademik lainnya.
"Apabila dugaan pelanggaran terbukti, MGBKI mendorong adanya langkah tegas berupa pencabutan karya ilmiah, pembatalan penghargaan atau grant, sanksi akademik dan etik, serta langkah administratif maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Pihaknya memandang peristiwa ini sebagai alarm nasional bagi dunia pendidikan kedokteran dan kesehatan Indonesia. Menurutnya, reputasi akademik bangsa tidak cukup dijaga dengan membela citra, tetapi harus dijaga melalui keberanian membangun sistem yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
