Jakarta, VIVA – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema Buy The Service (BTS), termasuk layanan bus Trans Batam, merupakan langkah strategis untuk mewujudkan mobilitas kota yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.
Dia pun mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Batam, dalam mengoptimalisasi layanan bus Trans Batam melalui penambahan jumlah armada pada tahun 2026 ini. Menurutnya, hal ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan transportasi publik yang modern dan terintegrasi, untuk mendukung mobilitas masyarakat.
"Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan konsisten, dimana penambahan armadanya bertahap sejak 2024 hingga penambahan 19 unit di tahun 2026,” kata Aan dalam keterangannya, Kamis, 28 Mei 2026.
- Antara
Sejak tahun 2024, Pemkot Batam telah menghadirkan 20 unit bus Trans Batam, kemudian menambah armada sebanyak 13 unit di tahun 2025. Hingga kemudian mereka pun kembali menambah 19 unit bus pada 2026, sehingga total armada BTS yang beroperasi mencapai 52 unit.
Dimana, seluruh armada siap mengoptimalkan pelayanan di lima koridor strategis menuju Batam Centre yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa.
"Kami juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitasnya menuju Bandara Hang Nadim,” ujar Aan.
Dia menambahkan, penguatan layanan transportasi publik melalui pengembangan BRT ini, menjadi bagian penting untuk mendukung efisiensi mobilitas masyarakat. Jika tersedia transportasi publik yang efisien, maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan serta menjadi upaya mencegah krisis energi.
Pasalnya, saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp 300 triliun per tahun.
"Ketidakseimbangan ini menyebabkan masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan,” kata Aan.
Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah terus mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai RPJMN 2025-2029. Aan mengatakan, program ini bertujuan untuk mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
