EtIndonesia. Tambang batu bara Liushenyu di Kabupaten Qinyuan, Kota Changzhi, Provinsi Shanxi, Tiongkok, mengalami ledakan gas pada 22 Mei lalu. Peristiwa ini menjadi kecelakaan tambang batu bara paling serius di Tiongkok dalam 17 tahun terakhir, menewaskan setidaknya 82 orang dan menyebabkan 2 lainnya hilang. Seiring penyelidikan berlangsung, berbagai fakta mengejutkan mengenai “bencana akibat ulah manusia” mulai terungkap. Publik mempertanyakan bahwa tragedi ini bukan sekadar pelanggaran satu perusahaan, melainkan memperlihatkan kegagalan pengawasan jangka panjang dan rantai kepentingan antara pejabat dan pengusaha di industri tambang batu bara Tiongkok.
Ledakan gas di tambang Liushenyu Shanxi menewaskan sedikitnya 82 penambang dan melukai lebih dari 120 orang. Kini terungkap serangkaian fakta mengerikan mengenai faktor manusia di balik tragedi tersebut.
Misalnya, tim penyelamat menemukan bahwa peta lorong tambang yang diberikan perusahaan sangat berbeda dengan kondisi sebenarnya di bawah tanah, bahkan terdapat lorong rahasia yang tidak dicantumkan.
Perusahaan itu bukan hanya memiliki dua set gambar tambang, tetapi juga dua sistem pengawasan. Salah satunya adalah “sistem kepatuhan keselamatan” untuk menghadapi pemantauan pemerintah yang terhubung secara daring. Sistem lainnya adalah “sistem bayangan” yang digunakan untuk mengarahkan para pekerja menambang secara ilegal di “area kerja tersembunyi”. Batu bara hasil tambang ilegal itu tidak dimasukkan ke dalam data produksi dan tidak dikenai pajak.
Selain itu, manajemen pekerja di tambang sangat kacau. Demi menghindari pengawasan, perusahaan sengaja tidak mengizinkan para pekerja yang turun ke tambang memakai kartu pelacak posisi personel. Akibatnya, ketika kecelakaan terjadi, tim penyelamat tidak dapat segera mengetahui lokasi para pekerja. Dari 247 pekerja yang turun ke tambang saat kejadian, sebanyak 103 orang tidak mengenakan kartu pelacak.
Kecelakaan ini memicu perhatian besar masyarakat. Warga menyerukan pertanggungjawaban, tetapi media resmi PKT di platform seperti Weibo justru melakukan penyaringan komentar. Komentar yang tersisa sebagian besar hanya ditujukan pada ketidakpuasan terhadap perusahaan terkait.
“Rakyat sekarang berada di bawah tekanan kontrol ucapan PKT, sehingga banyak orang hanya bisa mengarahkan kritik kepada perusahaan. PKT justru senang dengan situasi seperti ini. Di satu sisi, mereka mengalihkan perhatian agar dirinya tidak menjadi sasaran kritik publik,” ujar Ketua Aliansi Pengacara HAM Luar Negeri, Wu Shaoping.
“Di sisi lain, mereka sengaja mengarahkan kemarahan rakyat kepada perusahaan ilegal itu, seolah-olah ini hanya pelanggaran segelintir perusahaan, bukan masalah sistem pengawasan atau sistem pemerintahan PKT,” tambahnya.
Namun, apakah “bencana akibat ulah manusia” dalam kecelakaan ini benar-benar hanya masalah Tambang Liushenyu milik Grup Tongzhou? Ternyata tidak. Dalam berbagai laporan tahunan, Administrasi Pengawasan Keselamatan Tambang Nasional Tiongkok berkali-kali menyebut “gambar tambang yang tidak sesuai dengan kondisi nyata” dan “penambangan ilegal di area tersembunyi” sebagai penyakit kronis utama industri tambang batu bara. Dengan kata lain, praktik ini sudah menjadi “aturan tak tertulis” dan metode umum di industri tersebut.
Ding Haifeng, mantan pekerja di anak perusahaan grup tambang batu bara lain di Kota Changzhi, Shanxi, mengatakan bahwa praktik “dua set gambar dan dua sistem pengawasan” bukan hanya karena motif keuntungan perusahaan, tetapi juga karena kelonggaran dari pihak pengawas.
“Kenapa perusahaan membuat dua sistem? Pertama demi keuntungan. Kedua karena pengawasan. Biasanya pemeriksaan sudah diberitahukan lebih dulu kepada perusahaan, sehingga mereka punya cukup waktu untuk bersiap,” kata Mantan pegawai perusahaan tambang di Kabupaten Xiangyuan, Changzhi, Ding Haifeng.
“Sebelum inspeksi datang, perusahaan akan menyiapkan satu sisi untuk ditunjukkan kepada pengawas, lalu setelah pemeriksaan selesai, mereka kembali menjalankan praktik sebenarnya. Selain itu, tambang dan perusahaan ini merupakan sumber pajak penting bagi pemerintah daerah, sehingga ada unsur kesengajaan untuk membiarkannya. Ditambah lagi perusahaan memberi uang kepada lembaga pengawas agar lolos dari pemeriksaan,” tambahnya.
Meskipun beberapa tahun terakhir pemerintah menerapkan pengawasan digital dan mewajibkan tambang melaporkan secara real-time data lorong tambang, posisi pekerja, serta pemantauan gas, Ding Haifeng mengatakan bahwa pemeriksaan di tingkat bawah biasanya hanya formalitas. Petugas hanya memeriksa catatan, formulir, dan dokumen yang diberikan perusahaan, tanpa benar-benar turun ke tambang untuk memeriksa jumlah pekerja. Karena itu, praktik pekerja tanpa kartu pelacak dan penambangan ilegal terus berlangsung tanpa koreksi.
“Departemen pengawas tidak mungkin menempatkan satu orang terus-menerus di bawah tanah untuk mengawasi. Karena itu penambangan ilegal bisa berlangsung lama tanpa diketahui. Pemeriksaan juga selalu diberitahukan sebelumnya, sehingga perusahaan bisa sengaja mengarahkan pemeriksa ke lorong-lorong yang sudah dilaporkan,” ujar Ding Haifeng.
“Lorong rahasia sangat sulit ditemukan. Ditambah adanya aliran keuntungan, para pengawas yang sudah menerima manfaat tentu tidak akan menggagalkan pemeriksaan. Akar masalahnya ada pada sistem PKT itu sendiri. Dari atas sampai bawah, semuanya penuh praktik suap dan kepentingan, sehingga mereka menutup mata terhadap masalah-masalah ini dan menganggap nyawa manusia tidak berharga,” lanjutnya.
Tambang Liushenyu bukan pertama kali melakukan pelanggaran. Pada 2024, tambang ini sudah dimasukkan ke daftar nasional “tambang dengan tingkat bahaya tinggi”. Pada 2025, tambang tersebut dua kali mendapat sanksi administratif dengan total denda hanya 50 ribu yuan.
“Denda 50 ribu yuan itu terlalu kecil. Bahkan didenda 100 kali pun mungkin tidak sebanding dengan keuntungan produksi satu atau dua hari mereka. Kalau kali ini bukan kecelakaan sebesar ini, kemungkinan besar kasusnya akan ditutup-tutupi dan rakyat biasa tidak akan tahu. Misalnya hanya satu atau dua orang meninggal, bagi mereka tinggal bayar kompensasi 700 ribu yuan per orang lalu masalah selesai. Biaya melakukan pelanggaran terlalu rendah,” ujar Ding Haifeng.
Saat ini operasi penyelamatan di lokasi tambang masih berlangsung. Dua orang yang hilang hingga kini belum ditemukan. (***)
Sumber : NTDTV.com
